Kabag Pemerintahan Kampung Gelar RAKOR Bersama Kepala Kampung se Kabupaten Maybrat
METRORAKYAT.COM, MAYBRAT – Pemerintah kabupaten Maybrat melalui Bagian pemerintahan kampung Setda kabupaten Maybrat gelar rapat kordinasi bersama kepala Distrik, kepala kampung dan Kader kampung udntuk membahas 3 hal penting yang harus dikerjakan kampung yaitu Pengecekan data site, Pembahasan peta batas wilayah kampung dan pemilihan kepala kampung Se-kabupaten Maybrat provinsi Papua Barat, Kamis, (14/04/2022).
Turut hadir Wakil Bupati kabupaten maybrat Markus Jidmauw,S.Sos, Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Maybrat Klemens Howay,ST, Kepala Bidan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayan Masyarakat kabupaten Maybrat Melkias Homer, Kepala Distrik, Kepala kampung dan Kader Kampung Se-kabupaten Maybrat.
Klemens Howay,ST Dalam arahannya bahwa ada tiga hal yang akan menjadi fokus kita dalam rakor saat ini diantaranya terkait dengan data site dimana pada beberapa waktu lalu bapak/ibu sudah mengikuti pelatihan sehingga dan juga melakukan penginputan namun ada beberapa distrik yang belum melakukan pengumputan karena sampai saat ini data kita di kabupaten Maybrat belum mencapai 100 %.
Waktu yang telah diberikan kepada kita pemerintah kabupaten Maybrat yaitu sampai dengan bulan Maret karena bulan April ini data site kita sudah harus dikirim untuk persiapan pembagian dana Otsus tahun 2023, sehingga pada kesempatan ini kita melakukan kroscek sama-sama dan bapak/ibu harus menyampaikan kendalanya dimana sehingga kita sama sama mencari solusi karena waktu kita sudah terlambat.
Saya juga berharap kepada kepala distrik untuk mengakomodir kepala kampung untuk melihat hal ini karena data ini sangat penting karena sudah waktunya untuk pembagian dana Otsus tahun 2023 jika data ini tidak ada maka tentunya ini berbahaya dan sangat mempengaruhi pembagian dana Otsus tahun 2023 nanti.
“Lanjut persoalan kedua yaitu batas wilayah kampung dan distrik sampai saat ini belum terkoneksi ke pusat karena sehingga ada program yang direncanakan oleh kementerian tentunya mereka melihat data semua lewat data SDGS dan apa bila data tersebut sudah terkoneksi maka mereka langsung membuka saja,” ucap Klemens.
Data SDGS kita belum terkoneksi ke pusat dikarenakan batas wilayah kita belum jelas karena yang bisa mengeluarkan ketentuan berkaitan dengan batas wilayah yaitu BIG yang artinya mereka adalah lembaga yang di percayakan oleh pemerintah pusat dan kita sudah kordinasikan dengan mereka sudah siap untuk membantu kita di kabupaten maybrat.
Data batas wilayah juga sangat berpengaruh jika sudah terkoneksi ke pusat maka kementerian tidak perlu mencari data tetapi cukup mereka klik di peta/titik krodinat maka semua akan terbaca karena suatu saat nanti kampung kampung akan dihilangkan secara sistem jika kampung tersebut tidak memiliki data dan juga tanpa ada tim yang turun dan juga tanpa ada pemeriksa yang turun, tegas Klemens.
Kami juga berharap agar pemerintah Kampung sudah harus siap baik dalam perencanaan anggaran bahkan data data batas wilayah yang falid sehingga mereka dari BIG nanti turun mereka sudah bisa langsung mengerjakan dan kita akan proses data tersebut sampai ke kementerian dalam negeri.
Hal yang ketiga yaitu berkaitan dengan Pemilihan dan pelantikan kepala kampung menjadi fokus karena selama 5 tahun Bapak Ibu telah melaksanakan tugas berdasarkan nota dinas sehingga saat ini Bapak Ibu sudah harus siap mengikuti semua proses dan tahapan yang ada tetapi juga menyiapkan semua hal.
Pemerintah akan menyiapkan regulasi terkait dengan tahapan yang ada lalu kita akan menyampaikan kepada bapak ibu sebelum Bapak Bupati dan wakil bupati mengakhiri masa jabatannya.
“Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu kepala kampung sudah harus merencanakan Anggaran karena APBD kita tidak mampu untuk dianggarkan guna melaksanakan tahapan pemilihan sehingga hal tersebut bisa dibiayai oleh dana desa yang langsung dikelola oleh Bapak Ibu,”tutup Klemens. (MR/DEWA).
