oleh

SBSI 1992 Sumatera Utara Minta Presiden Jokowi Copot Menaker Ida Fauziah

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Meskipun Presiden Jokowi telah mengingtkan Menaker, Ida Fauziah, untuk merevisi Permenaker 02 Tahun 2022 agar Permenaker tersebut tidak menyusahkan buruh atau pekerja terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, namun gelombang aksi massa buruh yang menentang diterbitkannya Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 tentang Manfaat Pencairan JHT 56 Tahun di Sumatera Utara, masih terus berlanjut.

Aksi massa buruh di bawah bendera organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sumatera Utara melihat tidak ada keseriusan Ida Fauziah untuk mencabut Permen yang diterbitkannya walau sudah diingatkan Presiden Jokowi.

“Kementerian Tenaga Kerja seharusnya fokus pada praktek penyimpangan atas pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang sudah ada terhadap kasus yang senantiasa terjadi di pabrik maupun tempat buruh bekerja karena hingga saat ini, masih banyak terjadi pembayaran upah di bawah ketentuan, PHK semena-mena dengan hak kompensasi ala kadarnya. Bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar,” tegas orator SBSI dengan lantang, di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (01/03/2022).

Dalam tuntutannya, seratusan massa SBSI 1992 Sumatera Utara yang berasal dari Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Pematang Siantar ini meminta agar Presiden Jokowi segera mencopot Ida Fauziah dari Menteri Tenaga Kerja.

SBSI 1992 Sumut juga mendesak agar pemerintah segera mencabut Permenaker 02 Tahun 2022 itu karena dinilai jadi biang kerok kesusahan buruh.

Mereka juga menolak adanya revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2000 serta mendesak agar pemerintah segera menghapus sistem kerja kontrak, out sourching, maupun sistem magang.

“Hentikan PHK semena-mena dengan alasan apapun, dan stop pemberangusan serikat buruh dengan memberikan jaminan perlindungan berserikat dan mogok kerja,” teriak orator aksi.

SBSI 1992 Sumut juga meminta agar harga sembako segera diturunkan dan pemerintah diminta menjamin ketersediaannya di pasar-pasar.

Massa disambut Suginto Makmur, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sugianto menegaskan bahwa pada aksi-aksi buruh sebelumnya, DPRD Sumut telah melayangkan surat penolakan resmi ke pemerintah pusat.

“Tidak ada satupun anggota DPRD Sumut yang setuju dengan Permenaker 02 Tahun 2022 itu. Dan pimpinan telah melayangkan surat resmi ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Soal pencopotan Menaker, Ida Fauziah, Sugianto menyebutkan bahwa hal itu adalah hak prerogratif Presiden.

Dia juga sepakat agar harga sembako dapat segera diturunkan oleh pemerintah agar tidak menambah beban hidup masyarakat termasuk para buruh. (MR/Sipa Munthe)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Breaking News