Gawat, Ketua DPRD Sergai dr. Riski Baru Akui Pasar Lelo Tidak Ada Izin

Gawat, Ketua DPRD Sergai dr. Riski Baru Akui Pasar Lelo Tidak Ada Izin
Bagikan

METRORAKYAT.COM, SERGAI – Ratusan pengurus Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) datangi Kantor DPRD Sergai, Rabu (23/3/2022) di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Sergai.

Kedatangan kader PP tersebut terkait ada statemen dari salah satu oknum anggota DPR RI Raden Syafii dalam bentuk video yang disebarkan melalui media sosial akun facebook dr. Riski Ramadhan belum lama ini yang menimbulkan ketersinggungan terhadap Bupati Sergai yang juga MPO PP Sergai.

Para pengurus PP Sergai yang mendatangi Kantor DPRD Sergai langsung diterima oleh Ketua DPRD Sergai dr. Riski Ramadhan dengan wajah yang terlihat tidak merasa bersalah sedikitpun.

Ada sebanyak 30 orang perwakilan aksi unjuk rasa memasuki ruang pertemuan DPRD Sergai dengan Ketua DPRD Sergai.

Sementara Ketua DPRD Sergai dr. Riski Ramadhan Hasibuan mengungkapkan, pada intinya terkait dengan sinergi, DPRD Sergai selalu bersinergi dengan pemerintah dalam arti setiap pembahasan itu dilaksanakan dengan tepat waktu secara prosedur kelembagaan DPRD.

“Kalau terkait dengan aspirasi masyarakat, kita di DPRD punya kewenangan dan itu sudah kita lakukan. Oleh karena itu kita teruskan kepada Komisi B dan saat itu sudah dilakukan FGD dan kita panggil dinas terkait, asosiasi pedagang dan kita sarankan untuk mengurus izinnya tetapi ada beberapa kendala,”ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kabupaten Sergai, Yudi, SH, MH mengatakan saudara (dr. Riski) bilang Pasar Lelo tidak ada melanggar aturan, tidak ada Perda yang dilanggar.

Nah, saya jelaskan bahwa Pasar Lelo melanggar Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Hal tersebut dituangkan pada pasal 28, pasal 29 ayat 1 di huruf a dan di pasal 35, setiap orang atau badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha dibidang pasar rakyat wajib memiliki IUP2T.

“Menurut saya, Itu Perda yang dilanggar, kalau Perda dilanggar berarti harus ditertibkan dan ditata. Kalau mengurus izin usaha, apakah usahanya duluan atau izin usahanya duluan,”tanya Yudi.

Yudi berharap,  Ketua DPRD Kab.Sergai tersebut setidaknya bersinergi dengan eksekutif agar Sergai ini sejahtera dan Pasar Lelo ini bisa direlokasi sehingga tidak ada konflik lagi, kalau dua pucuk pimpinan sudah duduk sama maka selesai permasalahan ini.

“Saya bukan menyarankan, bukan menyuruh, cuma saya mengimbau saja,” tegas Yudi.

Masih kata Yudi, kalau tidak ada izinnya berarti melanggar Perda, jadi jangan dibiasakan kalimat itu bahwa keberadaan Pasar Lelo itu tidak melanggar Perda.

“Saya sarankan agar segera hentikan kegiatan di Pasar Lelo, sebab, Negara kita negara hukum, taat hukum, taat azas,” ucap Yudi.(MR/AS)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.