oleh

Diduga Ada Persengkongkolan Jahat,  Kegiatan Swakelola Yang Dikerjakan Dinas PUPR Kab.Tuba Menelan Anggaran Fantastis Besar

METRORAKYAT.COM, TUBA – Diduga guna menghindari lelang anggaran Rp 2 Milyar belanja bahan material bangunan Tahun anggaran 2021, Dinas PUPR Kabupaten Tulangbawang (Tuba) memecah pengadaan bahan material bangunan menjadi 11 paket dengan pagu masing-masing paket dibawah Rp200 juta.

Pengadaan bahan material bangunan tersebut merupakan bahan material yang akan digunakan sebagai bahan baku kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kabupaten Tulangbawang yang dilakukan secara swakelola oleh Bidang Bina Marga (BM) Dinas PUPR Tuba setiap tahun yang menjadi anggaran rutin Dinas.

Dari data dan informasi yang berhasil di peroleh, anggaran belanja bahan material bangunan, tersebut untuk kegiatan perbaikan jalan yang tersebar di Kabupaten Tuba yang terbagi menjadi 5 (lima) Wilayah kerja masing-masing wilayah mendapat dua paket belanja material.

Untuk Anggaran belanja bahan material bangunan sebesar Rp 2 Milyar sendiri dipecah menjadi 11 paket yang dikerjakan oleh 5 perusahaan, masing-masing perhusahaan mendapatkan dua paket pengadaan.

Ke sebelas paket tersebut tersebar di lima wilayah dengan rincian nama paket dan nama perusahan serta wilayah sebagai berikut, untuk Wilayah I ada dua paket pengadaan yaitu Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – aspal screenshet dengan pagu Rp.198.650.000, yang dikerjakan CV.Widyakarya Mandiri dengan harga penawaran :Rp. 198.405.273, Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – belanja bahan baku bangunan dengan pagu Rp. 199.940.000 yang dikerjakan CV.Shafira Berkah Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp. 199.711.748.

Untuk wilayah II ada dua paket yaitu Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – base A dan Base B dengan pagu Rp.104.740.000 yang dikerjakan Razanaraghda dengan harga penawaran Rp 104.192.605, dan Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – Base A dengan pagu Rp 197.370.000 yang dikerjakan Cv.Jala Asyifa Konstruksi dengan harga penawaran Rp 196.960.236.

Belanja bahan matrial untuk Wilayah III sebanayak dua paket yaitu Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – Base A dengan pagu Rp 202.500.000 yang dikerjakan CV. Jalasena Pratama dengan harga penawaran Rp 199.608.222, Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – base A dengan pagu :Rp. 203.580.000,00 yang dikerjakan Razanaraghda dengan harga penawaran Rp 199.608.222.

Untuk wilayah IV sebanyak dua paket yaitu Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – base A dengan pagu Rp 199.680.000 yang dimenagkan CV Jalasena Pratama dengan harga penawaran Rp 199.466.751, Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – base A dengan pagu Rp 196.560.000 yang dikerjakan Razanaraghda dengan harga penawaran Rp 195.971.314.

Sedangkan untuk wilayah V ada tiga paket yaitu, Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – belanja bahan baku bangunan dengan pagu Rp198.840.000,00 dikerjakan CV.Shafira Berkah Abadi dengan harga penawaran Rp 198.139.821,Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – base B dengan pagu Rp. 200.000.000, dikerjakan Cv.Widyakarya Mandiri dengan harga penawaran Rp.199.777.644, Pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi – belanja bahan baku bangunan dengan pagu Rp 158.000.000 dikerjakan Cv.Jala Asyifa Konstruksi dengan harga penawaran Rp 157.302.200.

Berdasarkan uraian dan rincian data diatas pemecahan paket pada Belanja bahan material bangunan di duga sengaja dilakukan untuk menghindari lelang, kalaupun harus dilakukan pemaketan pada pengadaan bahan material bangunan dengan tujuan dan alasan yang baik, maka pihak Dinas PUPR bisa membaginya menjadi lima paket pekerjaan saja sesuai dengan Wilayah masing-masing, sehingga pengadaan bahan matrial tersebut pemilihan penyedianya tetap dapat dilakukan dengan metode tender.

Indikasi adanya persengkokolan jahat yang dilakukan Dinas PUPR Tuba dalam kegiatan tersebut nampak terlihat mulai dengan dijadikanya 11 paket agar proyek tersebut tidak melewati lelang namun penunjukan langsung ke perusahaan tertentu. Akibatnya, pengadaan proyek tersebut tidak masuk dalam tender. hanya 5 perusahan saja yang mengerjakan dan masing – masing perusahan mendapatkan dua paket pekerjaan, dari harga penawaran yang dilakukan pihak perusahan dalam paket pengadaan juga sangat tinggi hanya berkisar 0,1% – 0,2% dari niali HPS, selain itu tidak ada ketransparanan dari dinas PUPR dalam proses pengiran bahan matrial dan lokas penuran matriali itu dilakukan menambah kuat adanya dugaan permaiana dalam pengadaan bahan material bangunan tersebut.

Pengamat Pembangunan Tulangbawang, Putra mengatakan bahwa, besaran proyek di bawah Rp 200 juta akan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk korupsi. Selain rawan korupsi, pemecahan proyek juga membuat pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien. Sebab kata dia, setiap paket proyek ada komponen biaya honor untuk beberapa orang yang terlibat di dalam nya.

Paling Banyak Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. “Ini dua miliar kenapa dijadiak 11 paket, betapa borosnya kita. Borosnya biaya proses kan semua pakai meterai, setiap paket ada honornya,”kata dia.

Seharusnya angaran Rp 2 milyar tersebut hanya dijadikan 5 paket pekerjaan saja hal itu sesuai dengan 5 wilayah yang ada, Jadi nilai masing masing pengadaan bisa diatas Rp 200 juta.

“Dengan begitu maka proyek tersebut harus melalui lelang, tidak ada pengadaan langsung dengan menghindari terjadinya kebocoran anggaran dan meminimalisir terjadinya kerugian keuangan Negara pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Tulangbawang,”tutupnya.

Sampai berita ini diterbitkan pihak Dinas PUPR Tuba belum memberikan tanggapannya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tuba Heryansyah dikonfirmasi melalui Whatsapp belum ada balasan.(MR/ Deky)