Tiga bulan Honorer Belum Gajian Kepala BPKAD Karimun Saat Ini Terkesan Menghindar dari Wartawan

METRORAKYAT.COM, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini, seperti bulan-bulanan, dimana sampai saat ini sudah hampir tiga bulan pembayaran gaji honorer tidak dibayarkan dan juga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dikarenakan kas daerah yang saat ini sedang defisit, juga karena refocusing untuk penanggulangan dampak covid 19 di kabupaten Karimun.

Terkait hal ini, metrorakyat.com Karimun mencoba berkali kali ingin konfirmasi kepada Kepala BPKAD Abdullah, namun beliau terkesan mengelak dari kunjungan wartawan, bahkan terkesan seperti bulan-bulanan, dikarenakan situasi keuangan daerah kabupaten Karimun yang saat ini sedang memprihatinkan, komunikasi lewat teleponpun tidak pernah dapat terbangun dengan beliau.

Salah seorang ASN yang sehari-harinya bekerja sebagai staf di BPKAD, ketika dikunjungi, baru-baru ini kepada media mengatakan , bahwa saat ini bapak kepala sangat sibuk, dan mengarahkan awak media untuk melakukan konfirmasi secara lisan, terkait dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi kepulauan Riau untuk pemkab Karimun.

“Saat ini bapak sangat sibuk dinas kepulau pulau apalagi dengan pendataan beberapa asset daerah yang ada dipulau pulau Karimun. Dan terkait dana kesra pegawai dan gaji honorer, silahkan dikonfirmasi secara lisan, ujarnya.”

Dari temuan metrorakyat.com biro Karimun dilapangan, ditengah terjadinya penundaan pembayaran gaji honorer dan juga tunjangan kinerja pegawai, ada beberapa proyek yang sedang berjalan dengan anggaran biaya relatif besar.

Pembangunan Fisik jembatan dan juga pelabuhan kejaksaan negeri Karimun, juga gedung serba guna di Mapolres Karimun menelan biaya sampai puluhan milliyar, yang bersumber dari APBD namun gaji pegawai honorer yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari sampai saat ini masih tetap ditunda pembayarannya.

Salah seorang narasumber, yang namanya enggan dipublikasikan mengatakan, Selasa (02/11) bahwa saat ini pemkab Karimun sudah keterlaluan, mengutamakan pembangunan fisik dari pada membayarkan gaji pegawai honorer.

“Saat ini pemerintahan kita sudah salah, lebih prioritaskan pembagunan pelabuhan yang diperuntukkan kepada kejaksaan negeri Karimun, dan juga Gedung Serbaguna di Polres Karimun dengan anggaran puluhan milliyar dari pada membayarkan gaji honorer yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari,” ujarnya.

Salah seorang tenaga honorer disalah satu OPD di pemerintahan kabupaten Karimun Al (40) mengatakan, saat ini sudah hampir tiga bulan belum juga terima gaji, untuk kebutuhan hidupnya beliau harus turut membantu istri jualan makanan di costal area,

“Kami, ya honorer di kabupaten Karimun ini, sudah sangat sadis pengalaman kami ditahun ini, gaji kami yang sampai saat ini belum terbayarkan, juga dipotong untuk penanggulangan covid, namun kami masih tetap ikhlas dengan pemotongan ini, tetapi pembayaran gaji kami ini yang kami sangat prihatinkan, kenapa sampai saat ini gaji kami tidak dibayarkan, namun proyek besar sudah ada yang berjalan dipulau dan juga dikarimun ini. Menurut kami hal ini sudah suatu kebijakan yang keliru, untuk makan dinomor duakan dari pembangunan fisik,”keluhnya sedih. (MR/Lamhot)