Terkait Rubuhnya Tembok Pagar, Komisi B DPRD Sumut Jadwalkan Kunjungan Lapangan Ke UPT Ruminansia DKPP Provsu Di Labuhan Batu
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Dodhy F. Tahir, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu (03/11/2021), terkait rubuhnya tembok Gedung Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan (DKPP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) sepanjang 15 meter, mengatakan Komisi B akan melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tersebut.
Tujuan peninjauan lapangan itu untuk mengetahui secara pasti penyebab tumbangnya pagar tembok UPT itu.
“Apakah tumbangnya karena kesalahan tehnis atau karena ditumbangkan oleh orang-orang yang merasa tidak senang atau ada hal-hal lain di luar tehnis tadi,” ucap Dodhy.
Dodhy menyebutkan, kalau memang nantinya dalam peninjauan lapangan ditemukan ketidaksesuaian dengan standart realisasi tehnis yang telah dibuat, maka itu akan menjadi temuan.
Dan untuk itu nantinya, Dodhy melalui komisi yang dipimpinnya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan UPT tersebut karena pembangunannya menggunakan uang rakyat.
Dia langsung memerintahkan stafbya untuk membuat rapat penjadwalan kunjungan kerja ke lapangan dimaksud.
Dia menyatakan bahwa kejadian ini telah merusak RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan misi gubernur mewujudkan Sumut Bermartabat.
“Jadi harus kita kunjungi. Jangan gara-gara oknum atau pelaksana lapangan terjadi penilaian yang negatif terhadap Sumut Bermartabat,” tegasnya.
Menurutnya, peninjauan lapangan harus lebih dulu dilakukan sebelum memanggil DKPP Provsu agar duduk masalah dapat diketahui dan dipahami dengan benar.
“Nanti kita minta mereka mendampingi saat peninjauan lapangan untuk kemudian kita bawa dalam rapat komisi guna dicarikan solusinya,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gedung
yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pada Rabu (04/08/2021) lalu, telah hancur berantakan. Tiang-tiang beton yang menjadi pagar pada area seluas delapan hektar itu bertumbangan dan sebagian temboknya juga dalam kondisi hancur. Padahal di dalamnya ada kandang hewan ternak, gedung kantor, dan juga hamparan hijau pakan ternak.
Kondisi UPT DKPP Provsu yang terletak di Jalan Juang 45, Komplek Puskeswan Desa Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, terlihat berantakan dan terkesan tidak terurus.
Jonny Marbun, Ketua LSM Pemerhati Masyarakat Miskin Sumut, mengungkapkan kondisi UPT tersebut kepada media, Selasa (19/10/2021) lewat pesan WhatsApp.
Jonny mengungkapkan bahwa sesuai hasil peninjauan yang dilakukannya ke UPT itu pada Selasa (13/10/2021) lalu, bangunan pagar sepanjang 15 meter roboh. Selain itu, batubata juga terlihat berserakan yang membuat kandang ternak menjadi tidak aman.
“Disamping itu, papan plang proyek juga tidak pernah dipaj selama pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD murni Provsu Tahun Anggaran 2020,” tulisnya.
Disebutkannya, menurut pengakuan Kepala UPT, H. Hutajulu, tembok yang roboh itu diakibatkan oleh angin kencang yang menerpa daerah tempat UPT itu dibangun. Dan kerusakan itu menjadi tanggungjawab DKPP Provsu.
Dalam pesan itu, Jonny juga menyebut bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Kepala UPT, H. Hutajulu, dengan Sekretaris DKPP Provsu, Zubair Harahap menyikapi kondisi gedung UPT itu. Zubair menyebutkan bahwa rubuhnya tembok itu disebabkan banjir.
“Dan itu hasil konfirmasi kami kepada Zubair sebagai Sekretaris DKPP Provsu pada Senin (18/10/2021) semalam,” ucapnya saat dihubungi lewat telepon selulernya.
Dia meyakini kalau Gubsu, Edy Rahmayadi, tidak tahu kondisi gedung UPT itu setelah diresmikannya pada Agustus 2021 lalu. Sebab, Gubsu selalu percaya dengan jajaran yang dipimpinnya bekerja sesuai koridor dan tanggung-jawanya.
Dia memduga kalau proyek miliaran rupiah itu dikerjakan tidak sesuai bestek. Hal itu didasarkan dari hasil peninjauannya ke lokasi tersebut.
Terpisah, Zubair yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya, menjawab bahwa dia sudah menyarankan agar LSM yang dipimpin Jonny, membuat surat tertulis ke DKPP Provsu agar dapat dijawab dengan jelas dan tertulis.
Disinggung soal pesan yang dikonfirmasi juga bisa dianggap sebagai surat tertulis, Zubair mengelak sembari menjawab, “…Kalau tidak benar, kami juga punya hak penjelasan di media lain.”
Demikian juga disinggung bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya, dia menampiknya.
“Tidak ada yang disembunyikan. Cukup ya,” elaknya.
Disebutkan kalau tidak ada yang disembunyikan maka dijelaskan saja secara gamblang karena pembangunan tersebut menggunakan dana APBD, meski pesan sudah dibacanya, tapi dia tidak membalas pertanyaan itu.
Demikian juga ketika disebutkan dalam pesan berikutnya, masak baru diresmikan sudah ambruk, Zubir juga tidak membalas meski pesan sudah dibacanya.
Saat ditanyakan lewat pesan lagi, apa dikerjakan tidak sesuai bestek, dia juga tidak membalasnya walau pesan sudah dibacanya. (MR/Sipa Munthe)
