oleh

Gawat! 5 Proyek di SMA Negeri 4 Langsa Dikerjakan Satu Kontraktor di duga Langgar Undang – Undang

METRORAKYAT.COM, LANGSA – Lima paket proyek di kerjakan oleh satu kontraktor berada di Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN 4) Langsa, Alamat Jalan. Medan – Banda Aceh Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Provinsi Aceh. Abaikan Keselamatan Pekerja (K3) dan juga diantara kelima proyek dua diantaranya Melanggar Undangan – Undangan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tidak menggunakan papan nama proyek.

Pasalnya, di lokasi proyek dua tidak terlihat papan proyek yang menyatakan besaran dana anggaran yang dipakai, lama pekerjaan, pemenang lelang, juga asal dana anggaran yang dipakai.

Proyek pemerintah yang tidak mencantumkan papan plang proyek dalam pembangunannya bukan hanya melanggar Undang – Undang keterbukaan informasi publik (KIP), tetapi juga bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012, tentang kewajiban memasang papan nama pada pembangunan proyek yang dananya dibiayai oleh negara.

Menurut salah satu pekerja yang ada di lokasi proyek saat dikonfirmasi mengatakan tidak tahu kontraktor yang mengerjakan. Dirinya hanya tahu mandor proyek yang menyuruhnya bekerja,” katanya.

Kelima proyek dalam lokasi SMA Negeri 4 Langsa yang dikerjakan satu Kontraktor seluruh pekerjanya juga tidak menggunakan alat pengaman diri seperti masker anti covid, rompi, helm, ataupun sepatu. “Ini proyek DAK 2021 Provinsi Aceh Dinas Pendidikan Aceh saya tidak tahu siapa kontraktornya,” ungkap salah satu pekerja, tidak diketahui namanya itu Jum’at (29/10/2021).

Proyek pemerintah itu harus memasang papan plang pada lokasi pekerjaan. Salah satu tujuannya adalah masyarakat bisa sama sama mengawasi jalannya proyek pembangunan yang dikerjakan para kontraktor

Dan itu juga sudah diatur dalam undang undang,” terang wartawan senior di lokasi proyek, juga menganggap bahwa pengawasan dari Dinas Pendidikan Aceh kerap Kejadian seperti ini, lanjut wartawan senior sering di jumpai dalam proyek proyek pemerintah Provinsi Aceh yang dikerjakan para kontraktor nakal.

Mereka sengaja tidak memasang papan plang proyek diduga agar masyarakat sulit mengontrol dan mengawasi pekerjaan Pemerintah Aceh

Kontraktor seperti itu seharusnya mendapatkan sanksi dari Pemerintah Aceh khususnya Dinas Pendidikan Aceh. “Kemana pegawai dari Dinas Pendidikan Aceh. Seharusnya Dinas Pendidikan Aceh lebih aktif dalam mengawasi setiap pekerjaan yang di kerjakan pemenang lelang. Kalau perlu, blacklist mereka dan jangan diperbolehkan ikut lelang selanjutnya.Itu uang rakyat yang dipakai untuk pembangunan, jangan seenaknya saja,” lanjut wartawan senior dengan muka geram.

Senior juga menyayangkan kontraktor yang tidak mengindahkan keselamatan para pekerja. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Setiap kontraktor harus memikirkan keselamatan dan kesejahteraan kerja para pekerja. Kontraktor jangan semaunya sendiri. Secepatnya kami akan cari tahu siapa kontraktor yang mengerjakan kelima proyek yang mengabaikan Keselamatan Pekerja (K3) dan proyek yang tidak menggunakan papan nama proyek untuk kita laporkan agar diberikan sanksi,” pungkas Senior.

Pantauan media di lokasi kelima proyek yang lagi dikerjakan oleh satu kontraktor itu diantaranya yang ada memasang papan nama proyek. Nama Paket. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Beserta Prabotnya. Nilai Kontrak. Rp 430.311.000. Pelaksana. CV Ubena Daya.

Nama Paket. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya. Nilai Kontrak. Rp 572.222.000. Pelaksana. CV Fardib Kontruksi. Dan Nama Paket. Pembangunan Ruang UKS Beserta Prabotnya SMA Negeri 4 Langsa. Nilai Kontrak. Rp 270.206.000. Pelaksana. CV LZ BROTHERS.

Selanjutnya nama paket yang dua lagi tidak ada papan nama proyek sehingga menyulitkan awak media untuk mengetahui proyek apa yang lagi dikerjakan. Perlu diketahui juga kelima proyek yang lagi dikerjakan itu semuanya pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Disisi lain bahwa kelima proyek yang lagi dikerjakan oleh satu orang Kontraktor tidak satupun ada konsultan pengawas, dan informasi yang diperoleh awak media di lokasi proyek Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) juga jarang di tempat.

Sampai berita ini di terbitkan sementara belum ada konfirmasi dari pihak Dinas Pendidikan Aceh maupun pihak Kontraktor selaku pelaksana proyek yang melanggar Undang – Undang.(MR/FAHRID)