Haris Kelana Damanik: Penataan Parkir  Kota Medan Masih Simpangsiur, Jukir Masih Banyak Pakai Tiket Tidak Resmi

Haris Kelana Damanik: Penataan Parkir  Kota Medan Masih Simpangsiur, Jukir Masih Banyak Pakai Tiket Tidak Resmi
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai belum mampu maksimal dalam melakukan Pengelolaan perparkiran dipinggir jalan. Hal ini terlihat masih simpangsiurnya pengelolaan perparkiran di kota Medan. Dampaknya, menimbulkan kekecewaan dikalangan masyarakat pengendara bermotor, apalagi saat hendal parkir, sering pengendara tidak melihat juru parkir, dan ketika mobil akan berjalan tiba-tiba petugas parkir atau juru parkir menghampiri pengendara sambil meminta uang parkir.

Tentu saja, pengendara kesal apalagi sering ditemukan juru parkir tidak pernah atau seperti enggan memberikan tiket parkir resmi.

Hal seperti ini sangat banyak dan sering terjadi di kota Medan. Namun, petugas Dishub Medan terkesan tidak mampu menertibkan para Jukir yang sering membuat kesal pengendara bermotor baik roda dua dan roda empat, apalagi ada jukir yang tidak memakai atribut maupun baju khusus petugas parkir. Demikian dikatakan oleh Haris Kelana Damanik kepada wartawan, Senin (14/6) diruangannya.

“Pengeloaan parkir oleh dishub Medan masih simpangsiur, sering kita temukan, Jukir meminta uang parkir, namun enggan atau tidak mampu memberikan tiket parkir resmi. Anehnya, ada lagi untuk dibeberapa lokasi, petugas parkir berani meminta uang parkir sesuka hati tanpa mampu menunjukkan tarif resmi,”terang Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini.

Dishub Medan sambung Haris, harus segera membenahi pengelolaan parkir, tujuannya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bocor dan dapat meningkat dari target yang ditentukan. Selain penataannya belum maksimal (masih simpangsiur), juga masih rentan akan terjadinya kebocoran. Adanya pengutipan parkir di kawasan perkantoran, padahal hal tersebut tidaklah dibolehkan.

“Tapi kenapa target PAD nya belum tercapai. Sebab, realisasi PAD dari retribusi parkir di Medan dari target Rp.48 miliar di tahun 2020, realisasi hanya 50% atau Rp.24,1 miliar. Tentunya ini sangat miris sekali, apalagi Kota Medan merupakan salah satu kota ketiga terbesar di Indonesia,”kata Haris.

Disamping ketersediaan lahan parkir yang luar biasa, target yang didapat sangat jauh sekali. “Setengahnya pun tak ada,”terangnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra ini berharap, konsumen juga mendapatkan pelayanan dan rasa aman saat memarkirkan kenderaannya dimanapun di kota Medan. Sebab, pada Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Parkir pada Pasal 32 Jelas disebutkan Penyelenggara Tempat Parkir wajib Bertanggungjawab atas kehilangan kenderaan yang hilang akibat kelalaian penyelenggara parkir.

Sosialisasikan terus e-Parkir

Selain itu, Haris Kelana Damanik juga menyoroti terkait program uji coba e-Parkir yang sudah diberlakukan oleh Pemko Medan untuk di wilayah sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai Balai Kota pada jam kerja. Namun, masih ditemukan pembayaran parkir manual.
“kita ingin PAD pemko Medan dari sektor parkir pinggir jalan dapat digenjot dan terhindar dari kebocoran. Untuk itu, Dishub Medan perlu untuk terus mensosialisasikan program e-Parkir yang sudah di uji coba di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Balai Kota, agar masyarakat semakin terbiasa mengikuti aturan baru tersebut,”terangnya.

Apalagi, tambah Haris, Wali Kota Medan sangat mendukung peningkatan PAD dari sektor parkir pinggir Jalan, dan mulai membiasakan warga agar bisa menggunakan aplikasi nontunai di smartphone-nya, dimana, Dishub Medan telah menentukan tarif parkir yakni untuk sepeda motor Rp2.000 dan mobil Rp3.000.

“Kita ingin uji coba program e-Parkir berhasil dan kebocoran PAD dari sektor parkir pinggir jalan dapat diminimalisir dan target PAD tercapai,”tutup anggota legislatif dari Dapil II kota Medan ini.(MR/red)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.