oleh

Bank Indonesia Bersama Pemprovsu Perkuat Transaksi Digital

SHARE
41 views

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan tetap mendukung percepatan serta perluasan digitalisasi daerah terutama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) wilayah Sumut, Soekawardojo menyampaikan bahwa TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Sumut yang di pimpin Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya sangat mengapresiasi karena sudah ditandatangani tentang Surat Keputusan (SK) TP2DD Sumut.

Untuk itu lanjut Soekawardojo, berharap dapat berkolaborasi antar instansi pusat dan daerah untuk dapat mengakselerasi proses transformasi digital. Dengan adanya kolaborasi maka pemulihan ekonomi akan berjalan baik.
“Dengan adanya TP2DD, kita yakin hambatan dan tantangan ekonomi digital akan dapat teratasi dan bersinergi”, pungkasnya.

Sementara Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan, implementasi ETPD akan meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah yang didukung tata kelola, maupu integrasi sistem pengelolaan keuangan guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Transparansi keuangan diharapkan mampu mengoptimalisasi pendapatan dengan baik,” ucap Gubsu disela-sela acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Daerah Indonesia (Fekdi) 2021, secara virtual zoom Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (05/04/2021).

Pembentukan TP2DD Sumut sudah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Tim juga berperan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.

Untuk ini, Gubsu meminta setiap pihak agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pembayaran digital. Apalagi, masih banyak masyarakat belum memahami pentingnya pembayaran digital, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Saya minta ini (digitalisasi pembayaran) disosialisasikan di seluruh kabupaten/kota, selain itu juga melakukan pengawasan juga edukasi, tentu ini sulit mengubah, namun harus dibiasakan,” terang Gubsu didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar.

Selain itu, mengenai upaya menghadirkan ketersediaan koneksi internet di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) telah dialokasikan APBN sebesar Rp17 triliun untuk belanja kementerian atau lembaga dan Rp9 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menyampaikan dimana, transformasi digital tidak mungkin terjadi jika di sebagian daerah masih belum terkoneksi layanan internet.

Sri Mulyani memaparkan program pemerintah pusat selama lima tahun melalui Kementerian Kominfo untuk menjangkau 9.113 desa agar memiliki koneksi internet 4G.

“Sehingga mereka (desa di daerah 3T) tidak menjadi digital divide (kesenjangan digital) di Indonesia,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, atas dukungan fiskal (belanja pemerintah) tersebut, sebanyak 93.100 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terkoneksi internet.

Namun, transformasi digital yang berkeadilan membutuhkan pembangunan infrastruktur, yang anggaran cukup besar, ucapnya mengakhiri. (MR/156)

Breaking News