Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai Pertanyakan KIS Melebihi Dari Jumlah Penduduk Kota
METRORAKYAT.COM, TANJUNGBALAI – Terkait mengenai kartu yang di non aktifkan yaitu Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai mendapat protes dari masyarakat khususnya tinggal di Kota Tanjungbalai, dikarenakan kurang sosialisasinya terhadap pengguna KIS dalam penonaktifan kartu Indonesia Sehat yang digunakan masyarakat.
Dalam hal ini kata Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai Eriston Sihaloho.SH di sela sela acara donor darah Sabtu, (06/03/2021) di kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jalan Gaharu Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
Lanjutnya lagi bahwa di bulan Oktober Tahun lalu, kami dari Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai telah memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat dan Lurah Se Kota Tanjungbalai.
“Yang mana bahwasanya pengguna KIS banyak yang tidak tepat sasaran ini memang sengaja kita potong atau dinon aktifkan,”ujarnya.
Dikatakannya, bagi pengguna KIS saat ini melebihi kapasitas berkisar 44.600 jiwa dari jumlah penduduk 175.000 jiwa dan ini nampaknya menyalahi dari aturan, dikarenakan data penduduk yang tidak akurat.
Dalam hal ini tambahnya, juga telah menganggarkan Dana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat,dan kalau pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak melakukan Sosialisasi terkait penon aktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah diluar wewenang kita.
Ketua Komisi “C” DPRD Tanjungbalai yang saat ini cukup Vokal menyuarakan Aspirasi masyarakat Tanjungbalai bahwa Kota Binjai yang penduduknya 200 ribu lebih hanya dan ditanggung APBDnya 4500 BPJS oleh Pemerintah tersebut. “Sedangkan Pemko Tanjungbalai 45 ribu yang ditampung oleh APBD, ini ada apa ,” paparnya.
Maka kata Sihaloho ini perlukan di benahi dengan secepatnya falidasi data pihak Lurah, Camat wajib melaksanakan Muskel dengan adanya dinas sosial dan petugas terkait lainnya, supaya bagi Pengguna KIS dapat terlaksana dengan baik.(mr/128)
