oleh

Dinas Perhubungan Kab Karimun Gagal Tingkatkan PAD Lewat Sektor Parkir

SHARE
157 views

METRORAKYAT.COM, KARIMUM – Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun terkesan gagal memungut retribusi parkir disemua titik potensi yang ada dikecamatan meral dan tebing, hal itu diungkapkan oleh salah seorang salah seorang pejabat dikabupaten karimun, dimana dinas terkait tidak memiliki kekuatan untuk menekan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Mereka tidak paham dalam bidang parkir, atau kaku, untuk melaksanakan perda No 2 Tahun 2018 itu, ujarnya.

Salah satu Direktur Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk pengelolaan parkir pada titik yang belum dikelola namun potensi untuk pendapatan daerah mengatakan, Awalnya saya sangat mengapresiasi keantusiasan dishub karimun terkait rencana peningkatan pendapatan daerah dari sektor perparkiran, sehingga rapat juga diadakan bersama para pengelola parkir, setelah mengikuti rapat tersebut, dinas terkait melalui sekretaris Arfian MMPub, mengatakan seluruh pengelola parkir harus membayar setoran tiga bulan pertama diawal tahun 2021 paling lambat tanggal 09 januari 2021, namun sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Hal itu didasari dengan alasan sudah ada perbupnya, dan juga jukir harus memberikan karcis dalam mengutip uang parkir, dan selanjutnya akan ada penandatanganan kontrak tanggal 14 Januari 2021, namun sampai saat ini belum. Arfian mengatakan supaya para pemohon yang baru harus meloby pihak pengusaha yang memiliki lahan parkir, untuk dikelola, namun dishub tidak memaksa, sekalipun ada perda yang mengatur. Saya sudah melobi para pengusaha, namun dishub seakan tidak mendukung, malah diduga menganjurkan untuk para pengusaha mengelola sendiri, dengan memberikan setoran kedishub perbulannya dengan nominal yang berfariasi atau oke sama oke, dan tidak perlu karcis. Ujarnya

Plt Direktur PT BERLIAN MAJU BERSAMA Lamhot JF Naibaho juga menilai Dishub Karimun kebingungan dalam memungut retribusi parkir, karena mereka bekerja tidak berdasarkan ketentuan atau perda yang ada, namun mereka terkesan asal asal kelola, sampai saya sendiri merasa tertipu, saya kira dishub serius untuk mengharuskan jukir menggunakan karcis, sayapun siap mendahulukan biaya untuk pencetakan karcis, namun sampai sekarang pihak dishub tidak ada respon, terkait karcis yang sudah dicetak, jelas saya tertipu, karena dishub itu maunya tanpa karcis, mereka dominan main target asal asal saja menentukan setoran dari pihak pengelola.

Lamhot juga meminta, agar Bupati Karimun segera copot kepala dinas perhubungan Karimun Chaironi, sebab terkesan melakukan pembiaran terhadap anggotanya untuk tidak serius dalam memungut retribusi parkir di kabupaten Karimun.

“Jika transparan, boleh dicek, bagaimana cara dishub selama ini memungut retribusi parkir dan berapa yang disetor ke kas daerah,” ujarnya.

Terkait hal ini metro rakyat juga meminta tanggapan bupati karimun H Aunur Rafiq, lewat telepon, namun Bupati masih sedang ada rapat, demikian juga halnya kepala badan pendapatan daerah, DR Kamarulazi MSi. (MR/Baho)

Breaking News