Antonius Tumanggor: Butuh Rp200 Miliar Agar Seluruh Warga Medan Tercover BPJS Kesehatan Gratis, Apakah Pemko Medan Mau?
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Wakil Ketua Fraksi P Nasdem DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos berharap Wali Kota Medan terpilih, Bobby Nasution kedepan bisa menganggarkan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran/BPJS gratis) bagi semua warga Medan jika sudah menjabat nanti. Karena kebutuhan berobat hal yang paling utama untuk masyarakat, orang bisa jatuh miskin karena habis membiayai kesehatan.
Tidak semua orang mendapat pelayanan BPJS gratis, hanya pegawai dan karyawan di tanggung perusahaan masing-masing. Bagi warga kurang mampu yang di tanggung pemko lewat BPJS PBI hanya dalam persentase kecil. Ada beberapa persen yang menjadi anggota BPJS mandiri, tapi tidak jarang menunggak karena persoalan ekonomi.
“Agar persoalan kesehatan bisa teratasi, sebaiknya pemko membuat anggaran kesehatan untuk kesehatan seluruh warga yang ber KTP Medan. Kami sudah menghitung, dengan anggaran Rp 200 miliar, kesehatan seluruh warga Medan bisa tercover, asal mau di kelas 3. Pendapatan Kota Medan cukup untuk menganggarkannya, tinggal kemauan wali kotanya,” kata Antonius kepada wartawan, Rabu (27/1).
Dia mengatakan, Fraksi Nasdem sangat getol memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya kaum marginal. BPJS PBI sangat di butuhkan masyarakat kurang mampu, tapi biar sama rata, semua warga dicover BPJS kesehatannya. Tapi sayangnya, Dinas Kesehatan tidak menganggarkan itu, padahal APBD Medan cukup memenuhinya. Begitu banyak pemda/pemko di Indonesia yang APBD nya masih di bawah Medan tapi mampu menanggulangi kesehatan seluruh warganya, seperti Belitung dan Belitung Timur.
Menurut Antonius, ke engganan pemko menanggulangi kesehatan seluruh warga di duga karena tidak ada profit (keuntungan) yang di peroleh dari anggaran kesehatan itu. Karena seluruhnya di setorkan untuk kebutuhan klinik maupun rumah sakit.
“Pemko kami minta jangan mengharapkan keuntungan dari anggaran kesehatan. Carilah keuntungan yang resmi dari proyek-proyek lain, begitu banyak proyek-proyek pekerjaan di Kota Medan, pasti ada upah kerja dari proyek itu. Jangan di incar dari anggaran kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Tidak dianggarkannya anggaran kesehatan kata Antonius berpulang kepada keseriusan wali kotanya memikirkan nasib rakyat. Pemimpin yang baik akan berkorban untuk kepentingan warganya. Seperti Wali Kota Surabaya, Tri Risma yang bekerja keras siang dan malam tanpa lelah hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Warga miskin dan kaum jompo diberi makan gratis, semua itu diperoleh murni dari APBDnya.
“Kalau pemimpinnya serius membangun daerahnya, semua pasti tercukupkan. Begitu juga Kota Medan, pajak dan retribusi di Medan cukup besar untuk memenuhi semua itu,” tegasnya.
Meski tahun anggaran 2021, kesehatan warga Medan tidak dianggarkan, Fraksi Nasdem berharap, Bobby Nasution-Aulia Rahman bisa menganggarkannya. Kalau di APBD tidak di anggarkan, mungkin di P-APBD nanti bisa dimasukkan.
“Saya yakin, seluruh fraksi, terlebih Fraksi Nasdem pasti menyetujuinya. Masyarakat Medan akan bersukacita menyambut program ini. Cukup dengan menunjukkan KTP, warga Medan sudah bisa berobat dengan fasikitas kesehatan kelas tiga,” ungkapnya.(mr/wan)
