oleh

Lapangan Badminton Gp. Alue Gadeng II Dibangun Gunakan Dana Desa Baru Selesai Dikerjakan Sudah Rusak

SHARE
391 views

METRORAKYAT.COM, ACEH TIMUR – Proyek pembangunan Lapangan Badminton Gampong Alue Gadeng II Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Mulai menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya proyek pembuatan lapangan badminton baru berusia tiga bulan selesai dibangun sudah rusak.

Padahal, lapangan yang dibiayai Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp 32.315.000.00 juta tersebut, sumber Anggara APBN baru selesai dibangun tiga bulan yang lalu 2020 sudah hancur pecah dan terkelupas.

Warga Gampong Alue Gadeng II kepada MetroRakyat. Com, ia mengatakan, bahwa bangunan lapangan badminton baru tiga bulan selesai di kerjakan sudah hancur.

“ Memang benar kondisi lapangan badminton baru tiga bulan selesai dibangun sudah rusak parah. Kerusakan tersebut diduga akibat dikerjakan tidak sesuai Rencana anggaran belanja (RAB) dan proyek dikerjakan secara asal-asalan, tidak memperhatikan mutu dan kualitas hingga tidak lama di rasakan manfaat nya oleh masyarakat akibatnya lapangan badminton tidak bisa berfungsi secara maksimal. Hal ini jelas merugikan masyarakat,” kata Warga setempat yang enggan menyebutkan nama nya kepada media Jum’at, (27/11/2020).

Menurutnya, hampir semua proyek fisik dari Alokasi dana desa (ADD) dalam wilayah Gampong Alue Gadeng II yang di kerjakan oleh Geuchik, diduga di kerjakan asal – asalan. Untuk meraup keuntungan besar dengan tidak memperhatikan mutu dan kualitas. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat alokasi dana desa ( ADD ) setiap tahun terkuras untuk fisik namun tidak bisa di nikmati dengan jangka panjang.

“Itu bukan rahasia umum lagi, sekarang terbukti, proyek-proyek fisik DD di Gampong Alue Gadeng II banyak yang cepat rusak. Kami berharap aparat penegak hukum, segera bertindak, jangan menunggu masyarakat melaporkan secara resmi.” tegas warga.

Kasus pembangunan lapangan badminton, harus diusut secara hukum , jangan diselesaikan secara kekeluargaan. Presiden Jokowi, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M. A. Ph. D, selalu berkoar-koar mengatakan kalau ada kepala desa /geuchik atau perangkat desa bermain-main dengan dana desa, maka pecat. itu prinsipnya.

“Tapi pernyataan Presiden dan Mendagri tersebut, pada pelaksanaanya di Kabupaten Aceh Timur, berbanding terbalik, bagaikan langit dan bumi. Banyak yang tidak diusut secara hukum. Pemerintah desa/Gampong cuma dihukum disuruh memperbaiki dengan uang pribadi. Ini faktanya dilapangan.” terang warga lagi.

“Kalau penyimpangan DD ini selalu dibiarkan, tanpa proses hukum, jangan harap DD ini akan mengurangi angka kemiskinan di Aceh Timur Oleh Karena itu, kami masyarakat mendesak, agar aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Geuchik Gampong Alue Gadeng II atas nama Slemet dan Tim pengelola kegiatan (TPK) DD Gampong Alue Gadeng II dan mereka harus bertanggung jawab terhadap masalah ini,” ujar warga setempat yang tidak mau di sebutkan namanya itu.

Slamet selaku Geuchik Gampong Alue Gadeng II Untuk memita konfirmasi terkait hal tersebut MetroRakyat. Com, melalui seluler WhatsApp nya dengan nada dering berulang kali di hubungi, namun tidak mengangkat, sebelumya juga sudah di lakukan dengan mengirimkan SMS melalui WhatsApp juga tidak ada balasan dari yang bersangkutan.

Sampai berita ini di terbitkan media belum memperoleh konfirmasi dari Slamet Geuchik Gampong Alue Gadeng II tentang hal tersebut. (MR/DANTON)

Breaking News