Alamak! Pukat Trawl Di Perairan Selat Malaka Masih Merajalela, Komentar Keras Pun Berdatangan
METRORAKYAT.COM, BELAWAN – Baru-baru ini ramainya media online maupun cetak memberitakan bahwa masih beroperasinya pukat trawl di pelabuhan perikanan Belawan.
Akibatnya penghasilan nelayan tradisional merosot, dikarenakan terus menerus dimana merusak biota laut yang diakibat banyaknya pukat yang sudah dilarang oleh Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) itu masih beroperasi.
Padahal terlihat jelas Spanduk besar di depan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan(PSDKP) Belawan yang berada di jalan Gabion Belawan, yang jelas-jelas tertulis bahwa Amanat UU Perikanan No 45 tahun 2009 yang melarang menggunakan alat tangkap trawl.
“Dilarang Memiliki, Menguasai, Membawa dan atau menggunakan alat tangkap Trawl, Sanksi pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milliar Rupiah)”, tertulis di spanduk tersebut.
Pasal 85 : Setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasar 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Milliar Rupiah
Imbasnya para nelayan tradisional terpuruk. Anehnya, sampai kini belum ada juga tindakan tegas dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri diduga tak mampu untuk mengatasi kegiatan kapal pukat trawl yang disebut sebut sebagai perompak ikan di laut.
Komentar keras pun datang dari aktifis nelayan tradisional Hendra SH, yang mengatakan kurangnya hasil tangkapan nelayan kecil diakibatkan ulah kapal pukat trawl yang menggunakan alat tangkap yang salah dan melanggar UU dan aturan KKP.
“Pihak KKP harus jelas dan tidak neko-neko sehingga masyarakat nelayan masih percaya terhadap kinerja Pemerintah,” kata Hendra SH.
Dengan adanya peraturan Menteri KKP yang merevisi Permen KP No 71 tahun 2016 tentang zona dan alat tangkap nelayan berakibat timbulnya penafsiran baru bagi para nelayan kecil.
Masyarakat pesisir mengharapkan agar Menteri Perikan Edhy Prabowo meninjau ulang rencana Revisi Permen KP No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan jika aturan pelarangan trawl dan seinen nets direvisi.
Menurut tokoh nelayan Belawan Khairuddin Nasution alias Kadin, mesti ada aturan yang pasti terhadap aktivitas pukat trawl sehingga nelayan tradisional tidak dirugikan.
“Saat ini masih ada pukat trawl yang masuk ke zona nelayan sehingga sangat merugikan pendapatan nelayan tradisional,” kata Kadin.
Lain halnya, pengoperasian pukat trawl mini yang juga sangat sensitif bagi para nelayan tradisional. Banyak pukat trawl mini yang kegiatannya merusak biota kehidupan laut.
“Pihak Pemerintah terkhusus Kementerian Kelautan dan Perikanan harus komitmen jangan kembali mngeluarkan izin trawl mini. Karena kegiatan pukat trawl mini memusnahkan biota kehidupan di laut,” jelas Kadin.
Penelusuran, praktik penggunaan pukat trawl akan menghancurkan kehidupan dasar laut, karena alat itu menggunakan pemberat yang akan bekerja sampai ke dasar laut dan menghancurkan kehidupan hewan kecil, bertubuh lunak, dan sebagainya.
Dampak buruk lainnya adalah munculnya ketidakadilan akses terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Karena disapu habis oleh pengguna trawl tampa bisa dimanfaatkan oleh nelayan kecil.
Aktivis nelayan mengharap jangan seakan tebang pilih dalam penanganan kapal pukat trawl, yaitu dengan hanya menangkap kapal nelayan asing saja.
Sementara pukat trawl yang jelas melakukan aksinya secara terbuka di perairan Selat Malaka belum juga tersentuh hukum.
Terpisah akan hal itu awak media ini mencoba konfirmasi Kasubsi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Belawan Josia Suarta Sembiring melalui pesan singkat What’s app namun belum dijawab.(mr/aril)
