DPRD Samosir Jajaki Kerjasama dengan DPRD Tanjung Balai
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Komisi I DPRD Samosir jajaki kerjasama dengan DPRD Kota Tanjung Balai terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah.
Dalam hal ini Komisi I DPRD Samosir melakukan studi banding atau koordinasi terkait Bansos ke masyarakat.
Kedatangan DPRD Samosir dipimpin Wakil Ketua Nasib Simbolon disambut pimpinan DPRD Kota Tj Balai diwakili Kasubbag (Kepala Sub Bagian) Fasilitasi Penganggaran, Jaharuddin S.Sos di kantor dewan setempat, Sabtu (29/8/2020).
Nasip Simbolon menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke DPRD Tj Balai guna menjalin kerjasama koordinasi serta konsultasi menerima masukan informasi serta berkaitan pendataan pembagian bantuan sosial ke masyarakat.
“Selain itu, DPRD Samosir konsultasi bagaimana sistem pengawasan dan pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat, secara khusus dimasa pandemi Covid-19,” paparnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi, di saat Pandemi Covid-19 sekarang pihaknya sudah melakukan monitoring ke masyarakat Samosir terkait pengawasan bantuan Covid-19.
Dari hasil di lapangan, menurut Saur Silalahi, sesuai data pembagian Bansos, perlu perbaikan kembali. “Sebab masih ada beberapa masyarakat kurang mampu tidak menerima bantuan pada hal sangat miskin,” tuturnya.
“Namun penyaluran tetap berjalan, pada hal data kurang valid dilapangan sehingga membuat warga kurang mampu merasa keberatan apa lagi di saat Covid-19 sekarang. Selain itu juga ada data sudah meninggal atau sudah meningkat ekonominya tetap menerima”, katanya.
Untuk inilah DPRD Samosir melakukan konsultasi mengenai penyaluran Bansos yang dilakukan DPRD Kota Tj Balai. Konsultasi ini akan melaksanakan perbandingan serta mempelajari apa yang kami dapatkan dari DPRD Tj Balai.
Kasubbag Fasilitasi Penganggaran, Jaharuddin S.Sos menjelaskan terkait penyaluran bansos Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai ke masyarakat.
Penyaluran Bansos guna tepat sasaran sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu verifikasi dan validasi lewat Data Terpadu ulang serta dukungan pihak terkait.
Menurut dia, warga Tanjung Balai telah menyesuaikan data validasi tersebut sehingga terakomodir secara menyeluruh warga mendapatkan Bansos, dari Kemensos RI maupun pemerintah daerah termasuk PKH BPNT.
“Disisilain Pemko menetapkan kriteria masyarakat miskin sehingga penerima tepat sasaran. Dengan kerjasama mulai dari tingkat kelurahan/desa. Selanjutnya ini merupakan strategi pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai data merupakan program kerja pemerintah,” sambungnya.
Atas kerjasama DPRD Samosir dengan DPRD Kota Tj Balai, serta kunjungan ini kirannya dapat berjalan baik, tutupnya. (MR/JB Rumapea).
