DAP : Nyatakan Siap Maju Pilkada, Kabiro Hukum PB Wajib diganti
METRORAKYAT.COM, PAPUA BARAT – Tugas pokok fungsi seorang Kepala Biro Hukum itu sangatlah sensitif dan krusial. Oleh sebab itu, apa bila Bapak Dr Roberth KR Hammar SH MHum MM selaku Kepala Biro Hukum di Provinsi Papua Barat sudah nyatakan siap Maju di Pilkada Maluku Tenggara maka sebaiknya segera mengundurkan diri, agar lebih fokus untuk mempersiapkan diri maju di pilkada Maluku Tenggara Nanti.
Atas nama masyarakat adat Papua di wilayah Doberay, Papua Barat menginginkan seorang Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat yang benar-benar fokus kerja untuk membantu Gubernur.
“Apalagi sekarang banyak permasalahan dan tugas-tugas yang sangat dibutuhkan di provinsi Papua abarat ini, sehingga tugas kepala biro dapat fokus untuk memberikan masukan dan saran serta kajian hukum kepada gubernur dalam mengambil langkah dan arah kebijakan pembangunan. Maka, kalau nyatakan sikap mau maju otomatis sudah tidak fokus lagi dan pikiran akan terbagi dua untuk memikirkan langkah-langkah yang dipersiapkan dalam memasuki pemilihan kepala daerah di kabupaten Maluku Tenggara ( Malra) nanti, dan beliau juga nyatakan apabila provinsi Maluku Tenggara terbentuk beliau akan maju Gubernur atau wakil gubernur disana,”terang Mananwir Paul, baru-baru ini.
Sambungnya, Provinsi Papua Barat ini Luas dan Kompleks jadi perlu kepala Biro Hukum yang bisa selalu memberikan Pemahaman dan atau Advice Hukum bagi Bapak Gubernur supaya roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Banyak Perdasi dan Perdasus yang kami masyarakat adat harap bisa Pak Kabiro hukum membantu kami untuk membuat perdasus dan perdasi tersebut.
“Tapi kalau memang ada niat maju pilkada di daerah lain, maka silahkan mundur agar kami bisa kerja dengan Kepala Biro hukum yang lebih konsisten dan fokus dalam bekerja membangun Provinsi Papua Barat ini,”sebutnya.
Ke depan tambahnya, mereka juga minta Bapak Gubernur tunjuk seseorang jadi Pimpinan OPD maupun Biro itu jangan dari yang back ground Mantan Kepala daerah sebab akan berimplikasi ke banyak hal dalam kinerja Pemerintah Daerah.(MR/Azrul)
