Rapat Forum Komunikasi Dan Kemitraan Pemda Raja Ampat Dan BPJS Kesehatan
METRORAKYAT.COM, RAJA AMPAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat bersama BPJS Kesehatan Menggelar Rapat Forum Komunikasi dan kemitraan yang bertempat di Aula Wayag.
Namun dalam rapat tersebut di hadiri pula Sekda Raja Ampat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Kepala BPJS Kesehatan Sorong, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Raja Ampat dan Jajaranya.
Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat DR. Yusup Salim menegaskan bahwa, melalui Forum Komunikasi dan kemitraan dapat meningkatkan kerja sama yang baik dan berkordinasi dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat.
“Perlu kita kerja sama dan berkordinasi yang baik di masa pandemi ini, karena ada banyak persoalan,yang kita alami bersama terkait dengan pemotongan Anggaran (Realokasi dan Refokusing), namun demikian situasi ini juga di harapkan tidak menghambat Operasional BPJS Kesehatan,”kata Sekda di Aula Wayag Jumat,(17/07/20)
Ia juga menegaskan agar semua peserta dapat berdiskusi dan menyampaikan hambatan-hambatan /kendala di lapangan terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan.
Sambubgnya, Forum ini juga harus berdiskusi, ketika ada hambatan-hambatan apa di lapangan seperti Direktur RSUD, Puskesmas.
“Atau kami sendiri ada informasi-informasi dengan Mis Komunikasi. jika ada hal-hal yang penting , kita bertanya kepada BPJS kesehatan agar kita sebagai penyambung lidah memberikan informas terkait BPJS. kedepan harus jauh lebih baik lagi, sehingga apa yang kita lakukan untuk masyarakat jadi perhatian,”harap Sekda.
Kepala BPJS sorong, Ivan Rafian menjelaskan tentang program jaminan kesehatan nasional
menurutnya JKN merupakan program strategis yang di gagas oleh Pemerintah dalam rangka pengejawantahan UUD 1945 yang menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
Sementara itu terkait pelaksanaan program JKN di Raja Ampat, Ivan juga menyampaikan terima kasih karena pemda sangat mendukung penuh sehingga saat ini pemda mendapatkan predikat Universal Health Converge (UHC).
“Dan tak lupa Kami ucapkan terima kasih kepada Pemda Raja Ampat yang selama ini berpatisipasi dan mendukung Program JKN ini sehingga pada saat ini kami sudah mendapatkan predikat UNIVERSAL CONVERAGE (UHC),” ucap Ivan.
Meskipun demikian, ivan berharap perlu adanya perbaikan data atau akurasi data. Karena itu semua OPD terkait, perlu berkordinasi menyiapkan dan menyajikan dat-data yang akurat.
“ Ada beberapa hal yang memang masih perlu ditingkatkan yang pertama terkait akurasi data karena yang kita ketahui bersama bahwa penetapan peserta pada Tahun 2014 pada saat pertama digulirkanya program ini aadalah melalui penetapan dari hasil BPS peserta dari tahun 2011yang Nota bene pada saat itu tanpa NIK sehingga memang ada tahun pertama itu ada puluhan juta peserta yang belum bisa dicari inisialnya siapa/orangnya siapa,”ujarnya.
Tapi saat ini hanya tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat saja memang ada kendala pada saat perekaman E-KTP, Pemerintah Pusat masih memberikan waktu kepada seluruh pemda di wilayah Papua dan Papua Barat untuk melakukan perekaman E-KTP dan penggantian data secara normal melalui pengentrian,”jelas ivan (mr/Felix)
