oleh

Advertorial Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu

SHARE
189 views

Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Sumut Fokus Pulihkan Ekonomi

METRORAKYAT.COM, Masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi saat ini mengakibatkan pemerintah harus menyesuaikan kondisi negara dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 yang digelar di Jakarta menyampaikan, fokus RKP tahun 2021 adalah pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Pembukaan Musrenbangnas 2020 ini langsung diikuti Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut, melalui video conference di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (30/4).

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov R Sabrina menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan mempersiapkan pemulihan ekonomi jika pandemi berakhir. Namun jika belum berakhir, Pemprov Sumut akan tetap terus melakukan penanganan Covid-19 di Sumut.

.”Kalau ini berakhir tahun 2020, kita akan lakukan persiapan pemulihan ekonomi. Tapi kalau ini masih berlanjut kita harus tetap memikirkan penanganannya. Jadi kita harus optimis tahun ini sudah selesai. Kalau belum, kita buat penanganan Covid-19 plus recovery,” kata Sabrina.

Selain itu menurut Sabrina, ke depan Sumut harus mandiri secara ekonomi. Misalnya bahan baku industri yang selama ini di dapat dari luar harus dicari penggantinya di dalam negeri.

“Kalau bisa kita tingkatkan lagi bahan baku dari dalam. Katakanlah industri masker, obat atau alkes itu bisa dilakukan. Dengan demikian kemandirian kita terpacu dengan memproduksi berbagai keperluan bahan baku setengah jadi hingga bahan jadi untuk keperluan konsumsi masyarakat,” kata Sabrina

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Hasmirizal Lubis menyampaikan saat ini banyak sektor yang terpukul terutama UMKM dan sektor informal. Untuk itu Pemprov Sumut juga akan melakukan percepatan pemulihan ekonomi terutama ketenagakerjaan dan sektor UMKM.

“Tentunya untuk 2021 kita fokus ketenagakerjaan dan sektor UMKM, stimulus ekonomi dan menjaga stabilitas ketahanan pangan,” kata Hasmi.

Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan dirinya optimis tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Mustenbangnas 2020 dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah 2021 melalui video conference di Jakarta, Kamis (30/4).

Dikatakan Presiden, beberapa negara maju awalnya mengatakan pulih. Namun beberapa saat kemudian mengalami gelombang kedua pandemi. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh kepala daerah agar menyiapkan berbagai skenario mulai dari yang ringan hingga berat.

Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah mengidentifikasi dan memilah secara cermat sektor apa yang terpukul parah. Begitu juga sektor yang masih bergerak hingga sekarang.

“Saya lihat sektor yang terpukul adalah sektor UMKM, pariwisata, konstruksi dan transportasi. Dan yang bertahan juga masih bergerak misalnya industri tekstil, sektor kimia farmasi, makanan dan minuman, jasa telekomunikasi dan logistik,” kata Presiden.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan ada 4 tahap respon kebijakan atau tahapan penanganan Covid-19. Tahap pertama adalah penguatan fasilitas kesehatan. Kedua melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan sektor keuangan, serta yang terakhir program pemulihan pascapandemi.

Tema RKP 2021 perlu adaptif dan responsif terhadap Covid-19. Sehingga tema RKP tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Untuk itu fokus pembangunan tahun 2021 ialah pemulihan industri pariwisata dan investasi. Selain itu dilakukan reformasi sistem ketahanan nasional, sistem jaring pengaman sosial, sistem ketahanan bencana. “Skenario pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam RKP 2021,” kata Suharso.

Bertemu Akademisi

Penanganan Covid-19 memerlukan kontribusi dari seluruh pihak yang terkait, termasuk para akademisi. Ide-ide konkret sangat dibutuhkan agar penyebaran Covid-19 dapat segera dihentikan dan dampaknya segera dipulihkan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat bertemu dengan para akademisi terkait penanganan Covid-19, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Senin (20/4). “Saya butuh pakar intelektual dalam Sumatera Utara menangani pandemi ini. Banyak hal yang harus kita ambil langkah mencari solusi apa yang harus kita lakukan,” kata Gubernur.

Menurut Gubernur, saat ini ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dan dicari solusinya. Di antaranya masalah kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial. Oleh sebab itu gubernur memerlukan pakar kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dikatakan oleh Gubernur lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyiapkan langkah-langkah dalam menangani ketiga hal tersebut. Namun tetap memerlukan pertimbangan dan referensi dari berbagai aspek, termasuk pendapat akademisi.

Gubernur mencontohkan, untuk menghitung dana jaring pengaman sosial yang berasal dari APBD perlu pendapat akademisi sehingga dana yang digunakan benar dan tepat.  “Kita butuh pemikiran yang kongkret. Ada pakar yang berurusan dengan kesehatan, sosial dan ekonomi. Dengan kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Kalau teori saja, saya bisa buka buku, tapi kita perlu implementasi,” ujarnya. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina, Rektor UISU Yanhar Jamaluddin dan anggota Dewan Riset Daerah.

Refocusing Anggaran

Untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan refocusing (memfokuskan kembali) anggaran sebesar Rp1,5 Triliun dari APBD 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi yang dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (27/4). Hadir unsur Forkopimda Sumut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprov R Sabrina.

Gubernur menyampaikan, skema rancangan anggaran tersebut dilakukan sebanyak tiga tahap, mulai April-Juni, Juli-September sampai Oktober-Desember. “Awalnya memang untuk kesehatan, tetapi di jalan ada perubahan dan diberikan untuk jaring pengaman sosial (JPS). Karena itu tahap pertama ini kita siapkan Rp 502,1 Miliar,” ujar Gubernur pada pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.

Untuk tahap kedua dan ketiga yakni Juli-September dan Oktober-Desember 2020, Pemprov Sumut juga memproyeksikan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp500 Miliar. Sehingga untuk penanganan Covid-19 keseluruhannya mencapai Rp1,5 Triliun lebih dari hasil refocusing APBD 2020.

“Kami dibantu Kejaksaan, BPKP serta dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa kita perbaiki,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara soal penanganan kesehatan, lanjut Edy, pihaknya akan menerima alat rapid test sebanyak 46.000 buah untuk digunakan memeriksa warga yang diduga terpapar Covid-19. Khusus kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, dirinya menegaskan bahwa provinsi ini merupakan pintu gerbangnya melalui jalur laut.

“Kita memang mungkin rugi dari segi logistik, tetapi kesehatan dan keamanan itu penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi sekarang ini masih masalah kesehatan. Kita terus maksimalkan bagaimana wabah ini bisa selesai,” jelasnya.

Fokus selanjutnya yang juga dibahas Gubernur bersama unsur Forkopimda adalah pasca penanganan kesehatan atau setelah keadaan normal kembali. Sebagaimana disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumya di Indonesia sebesar 5,2 %, sedangkan saat ini turun menjadi 0,5 %.

“Dinas yang bisa membantu untuk dampak kedua (dampak ekonomi), seperti bidang pertanian atau peternakan, jangan semua dilakukan realokasi. Sebab wabah ini sudah mendunia, tetap antisipasi konsekuensi terburuknya. Sehinga pasca penanganan kesehatan ini, kita harus sudah pikirkan apa untuk membangkitkan ekonomi,” jelasnya.

Begitu juga untuk kesiapan tenaga kesehatan yang saat ini jumlahnya menurut Gubernur masih terbatas, jika dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien. Untuk itu diharapkan TNI/Polri ikut membantu penugasan dokter yang ada, mengingat yang sudah ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa RS rujukan saja, seperti RS GL Tobing dan Martha Friska II.

Sumut Berdoa Bersama

Untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Edy Rahmayadi menggagas Gerakan Doa Bersama secara serentak di seluruh Sumut, di rumah ibadah dan tempat masing-masing pukul 12.30-13.00 WIB, Kamis (14/5).

Gubernur Edy Rahmayadi bersama para tokoh lintas agama menggelar doa bersama di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (14/5). Doa dimpimpin secara bergantian dimulai dari agama Konghucu yang dipimpin oleh Muslim Linggo, Hindu oleh M Monogren, Budha oleh Ditya jaya, Katholik oleh Beno Ola tage, Kristen oleh Ngolu Parningotan Sitorus, Islam oleh Najamuddin langsung dari Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan.

Sinergi dan Sinkronisasi Data

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah Pimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Senin (13/4).

“Terpenting saya ingin menegaskan bagi kita semua, bahwa sangat diperlukan kebersamaan dan kekompakan. Jangan saling menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab kepada yang lain. Dengan komunikasi yang baik dan transparan agar tidak timbul permasalahan yang tidak kita inginkan,” kata Wagub.

Selain itu, data terkait Covid-19 juga harus tersinkronisasi dengan baik. Mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi. Data yang dimaksud dimulai dari orang yang terjangkit, pasien dalam pengawasan (PDP) hingga donasi-donasi yang masuk ke Tim Gugus Tugas. “Untuk hal ini, kita perlu kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari kabupaten/kota hingga ke provinsi,” kata Wagub.

Diharapkan juga, setiap donasi yang masuk dari masyarakat agar didistribusikan dengan tepat sasaran agar bantuan tersebut sampai di wilayah yang benar-benar membutuhkan, serta tidak menumpuk di satu wilayah saja. “Data ini perlu kita verifikasi, jangan nanti tidak tepat sasaran,” kata Musa Rajekshah.

Mengenai sosialisasi, Musa Rajekshah juga mengingatkan agar dilakukan dengan lebih masif lagi, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih mudah dimengerti. “Perlu disampaikan sosialisasi, tapi ini perlu lebih masif lagi,” ujarnya.

Danlanud Soewondo Meka Yudanto menyampaikan sosialisasi juga perlu dilakukan oleh para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama. Apalagi saat ini jelang Ramadan. “Kita perlu melibatkan tokoh agama agar bisa lebih gencar lagi sosialisasi ke masyarakat, apalagi mengingat sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa,” kata Meka. ** (metrorakyat)

Breaking News