Pemberkasan 41 Orang Guru Honorer CPNS Diduga Ada Tidak Masuk K2

Pemberkasan 41 Orang Guru Honorer CPNS Diduga Ada Tidak Masuk K2
Bagikan

METRORAKYAT.COM, BATUBARA – Munculnya isu-isu dari masyarakat tentang adanya pemberkasan guru honorer CPNS tahun 2018 di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatra Utara ada dimasukan di luar katergori II yang diduga melakukan manipulasi data masa kerja honorer saat menempuh persyaratan yang direkomendasikan para kepala sekolah.

Pada Selasa (18/9/18) sekitar pukul 9:00 WIB di Cinta Damai Ketua LSM GRIPPE Kabupaten Batu Bara A.Hutabarat menyampikan kepada jurnalis metrorakyat.com untuk dipublikasikan hasil konfirmasi atau klarifikasi adanya isu-isu yang berkembang kepada Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Bahrumsyah via selulernya mengatakan kalau K2 sekarang tidak ada, saat ini yang ada ialah Non kategori buget kabupaten Batu Bara kalau tidak salah sekitat 400 orang, itu tidak hanya di guru honorer saja tapi semua dinas.

Untuk guru K2 250 orang Karena tidak ada lagi yang K1,K2,K3 itu dikatakan Non kategori honor keseluruhannya sekitar 1800 orang.

Yang 41 orang itu bukan K1,K2,K3 tetapi tenaga honorer yang perlu di data ulang, kenapa harus di data ulang pertama apakah pendidikannya sudah SI, ke dua usianya sudah berapa sekarang kan dibatasi sampai 35 tahun, ke tiga tentang kehadiran apakah mengajar masih aktif atau tidak.

“Jadi dihitung se kabupaten batu bara 41 orang,” jelas kadis.

Selain itu Bahrumsyah juga menambahkan kalau persoalan otomatis diangkat menjadi CPNS itu salah mereka harus mengikuti testing juga dan guru honorer yang sudah lama mengabdi usianya lebih 35 tahun untuk diangkat CPNS saya tidak bisa jawab mari kita bersama ke menteri karena jawab itu adalah menteri.Terkait adanya isu hari kamis guru guru unjuk rasa kembali kalau saya suka biar tahu titik persoalan nya bila perlu semua yang 1800 orang itu turun,”papar kadis.

Ketua LSM GRIPPE Kabupaten Batu Bara A.Hutabarat berharap aparat penegak hukum tidak tutup mata apabila temuan itu benar terjadi, maka kasusnya harus dibawa ke ranah hukum untuk diusut secara tuntas.

“Pihak berwajib harus memberikan hukuman terhadap pelaku pemalsuan dan pihak yang memberikan rekomendasi, sudah masuk ketegori penipuan dan bisa dijerat pasal 372 KUHP dengan ancanam hukuman selama 6 tahun penjara tidak hanya dihukum, tetapi harus dipecat juga dari jabatannya,” Pinta Hutabarat. (MR/PS)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.