LSM MUTILASI Unjuk Rada Di Kantor Kejaksaan Sibolga, Tuntut Proses Korupsi Sibolga-Tapteng
METRORAKYAT.COM | SIBOLGA – Lembaga Swadaya Masyarakat Lawan Korupsi (LSM MUTILASI) Sibolga-Tapteng (Tapanuli Tengah) unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Sibolga, Sumatera Utara, Rabu (9/5/18).
Adapun tuntutan kepada pihak kejaksaan negeri Sibolga, Lembaga MUTILASI meminta kepada aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, untuk membongkar dan mengusut tuntas berbagai dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahan kota Sibolga.
“Untuk mewujudkan komitmen yang kuat dan bersih dalam penegakan hukum, LSM MUTILASI Sibolga – Tapteng meminta dan menuntut kepada aparat penegak hukum agar berperan aktif, untuk mengusut tuntas penggunaan anggaran, bersumber dari APBN dan APBD Pemko Sibolga T. A 2015 hingga 2017,” sebut Irwansyah Daulay.
Adapun tuntutannya, yaitu agar Aparat menegakkan hukum, khususnya pihak Kejaksaan Negeri Sibolga.
LSM MUTILASI juga akan mendukung penuh, berupa dukungan moril kepada pihak Kepolisian Resort Sibolga.
“Usut hingga tuntas dugaan korupsi yang ada di Pemko Sibolga, ditubuh Dinas Sosial kota Sibolga, atas adanya indikasi dugaan KKN. Dalam pengolaan berbagai item, dalam bentuk kegiatan bantuan sosial (bansos) baru-baru ini, penemuan barang-barang bantuan sosial yang tertangkap tempo lalu, yang dilakukan oleh saudara Nursaini di AMD Kelurahan Kalangan, Tapanuli Tengah,” kata Irwansyah Daulay saat orasi.
Disamping itu, Kajari juga diminta mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi di kantor Kesejahteraan rakyat (Kesra) Pemko Sibolga, tahun 2015-2016.
“Usut tuntas saudara Amir Basyan Laoli, LSM MUTILASI peroleh bukti bukti otentik yang kuat, terciumnya dugaan korupsi atas penggunaan anggaran dikantor kesra itu,” teriak Irwansyah saat berorasi.
Sambung, Simon Situmorang, meminta DPRD kota Sibolga juga ikut berperan, dalam pembentukan pansus, sebagai bentuk fungsi pengawasan, terhadap kinerja oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, terhadap Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pemko Sibolga oleh saudara Amir Basyaran Laoli.
“DPRD Sibolga diminta agar segera merekomendasikan temuan yang dimaksud, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) baik di pihak Kepolisian, maupun Kejaksaan,” sebut Simon.
Selanjutnya, Simon meminta Walikota Sibolga untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas (Kadis) sosial Pemko Sibolga (Amir Basyan Laoli dan Nursaini) selaku mantan Kabid Sibolga.Bantuan sosial (Bansos) diduga tidak disalurkan buat masyarakat, yang tempo lalu digerebek oleh satuan pihak kepolisian, digudang miliknya Nursaini,” Jelas Simon.
“Kami LSM MUTILASI terdepan, perangi korupsi, dukung penuh, kepolisian, kejaksaan, membongkar dan memberantas korupsi, korupsi adalah musuh bangsa yang harus diperangi,” teriak Sejumlah unjuk rasa Mutilasi. (MR/RM)
