Polda Sumut Harapkan Pemerintah Pro Aktif Terkait Konflik Angkutan Umum
MetroRakyat.com | MEDAN — Terkait konflik antara penarik becak bermotor (betor) dengan transportasi berbasis aplikasi online, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) angkat bicara. Kepala bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, peran pro aktif pemerintah sangat dibutuhkan agar konflik tersebut tidak semakin meluas. “Di sini peran pro aktif pemerintah sangat dibutuhkan. Itu yang kita harapkan. Jadi, antara masing-masing pihak yang berseteru harus saling melengkapi izinnya. Jadi pemerintah juga harus segera meresponnya,” kata Kombes Rina, Kamis (23/2).
Lebih lanjut, Kombes Rina menuturkan, apabila konflik ini semakin meluas maka akan merugikan banyak pihak. Apalagi pasca bentrokan yang melibatkan penarik betor dan pengemudi transportasi berbasis aplikasi online, Selasa (22/2) kemarin. “Jangan sampai masyarakat umum merasakan imbasnya,” ujarnya.
“Kalau ada gangguan Kamtibmas begini, masyarakat jadi tidak nyaman menjalankan aktivitasnya. Jadi masing-masing pihak angkutan umum itu harus menahan diri. Jangan karena ada bentrok antara kelompok-kelompok ini masyarakat jadi tidak merasa nyaman,” tuturnya.
Dalam hal ini, sebut Kombes Rina, Polda Sumut sudah siap melakukan pengamanan apabila terjadi bentrokan. Karena Kamtibmas menjadi prioritas utama Polda Sumut. “Kami lihat dari sisi penegakan hukum, kalau memang ada pelanggaran hukum kami akan tindak tegas. Makanya jangan sampai terjadi bentrok fisik. Jika ada masalah, selesaikanlah dengan jalur hukum,” imbau Kabid Humas. Kombes Rina berharap, pemerintah turun tangan dalam penanganan hal ini. “Jadi pemerintah diminta duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini jangan sampai berlarut-larut,” pungkasnya. (MR04/RED).
