Sosialisasikan Perda Administrasi Kependudukan, Jusup Ginting Suka Minta Pelayanan di Kelurahan Tidak Dipersulit
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, mengingatkan jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan agar memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal kepada masyarakat. Ia meminta seluruh aparatur pemerintah bersikap ramah, terbuka, dan tidak mempersulit warga yang mengurus berbagai dokumen kependudukan.
Hal tersebut disampaikan Jusup Ginting Suka saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sabtu (21/11/2026), di Jalan Parang IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kelurahan Kwala Bekala, Farida Hanum, Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Weldimar Sihombing, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Valentino, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Jusup mengatakan sosialisasi peraturan daerah merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.
Menurutnya, dokumen kependudukan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Sebab, berbagai urusan pemerintahan maupun pelayanan publik membutuhkan kelengkapan administrasi kependudukan sebagai salah satu persyaratan.
Karena itu, ia berharap masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan ketika mengurus dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, maupun dokumen pencatatan sipil lainnya.
Jusup juga meminta agar aparatur pemerintah di kelurahan dapat membangun sinergi dengan masyarakat sehingga proses pengurusan administrasi berjalan dengan baik.
“Harapan kita, dalam pengurusan surat-surat di kelurahan harus ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen justru dipersulit. Berikan pelayanan dengan baik dan tunjukkan sikap ramah kepada warga,” tegasnya.
Ia menilai, pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian dokumen secara administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Menurut Jusup, masyarakat yang datang ke kantor kelurahan maupun kecamatan harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen. Dengan demikian, warga tidak perlu berulang kali datang hanya karena kurangnya informasi atau ketidakjelasan pelayanan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 sehingga mengetahui prosedur pengurusan dokumen serta dapat menggunakan haknya sebagai warga Kota Medan.
Sementara itu, Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Weldimar Sihombing, dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah persoalan administrasi kependudukan yang kerap dihadapi masyarakat, termasuk kerusakan dokumen identitas.
Ia menyampaikan bahwa warga yang mengalami kerusakan KTP elektronik dapat mengurus penggantian dokumen tersebut secara langsung melalui Kantor Camat Medan Johor.
Weldimar juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, agar menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pegawai yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menyalahgunakan kewenangan.
Menurutnya, administrasi kependudukan merupakan urusan penting karena berkaitan langsung dengan kepastian identitas dan status hukum seseorang. Oleh sebab itu, setiap proses pencatatan dan penerbitan dokumen harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai berbagai peristiwa penting yang wajib dicatat dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Peristiwa tersebut meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, perubahan nama, perubahan status, hingga pengangkatan atau adopsi anak.
Pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut diperlukan agar setiap perubahan status kependudukan seseorang tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara. Kelengkapan data itu juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat.
Perwakilan Disdukcapil Kota Medan, Valentino, turut menjelaskan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan yang saat ini dapat diakses masyarakat melalui kantor kecamatan dan kelurahan.
Ia menegaskan bahwa pengurusan KTP elektronik kini sudah dapat dilakukan langsung di Kantor Camat. Dengan demikian, masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan tersebut.
Selain itu, masyarakat yang ingin mengurus Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dapat mendatangi kantor lurah untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan dalam proses pengurusannya.
Menurut Valentino, keberadaan layanan tersebut di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Warga juga diharapkan memanfaatkan kemudahan yang tersedia dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
Melalui sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan sekaligus mengetahui tempat dan prosedur pengurusan dokumen yang dibutuhkan.
Di sisi lain, kegiatan itu juga menjadi pengingat bagi aparatur pemerintah bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Jusup berharap, setelah mengikuti sosialisasi tersebut, warga Kelurahan Kwala Bekala dapat lebih aktif mengurus dan memperbarui dokumen kependudukan apabila terjadi perubahan data maupun peristiwa penting dalam kehidupan keluarga.
Ia juga berharap seluruh jajaran pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan, kepastian, dan perlakuan yang baik dalam setiap pengurusan administrasi kependudukan.(mr/Irwan/Dod)
