Setelah Viral, Uang Jual Beli Kios Akhirnya Dikembalikan, Komisi III DPRD Medan Siap Panggil Dirut PUD Pasar

METRORAKYAT. COM, MEDAN – Dugaan praktik jual beli kios secara ilegal di Pasar Petisah, Kota Medan, kian menguak persoalan serius di tubuh Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan. Seorang pedagang, Ayu Simaremare, bersama keluarganya mengaku gagal memperoleh kios yang dijanjikan oknum pegawai pasar, meski telah menyerahkan uang sebesar Rp13,7 juta.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah uang tersebut dikembalikan secara bertahap menyusul mencuatnya pemberitaan di sejumlah media. Namun, di balik pengembalian uang itu, muncul dugaan adanya permintaan agar pihak pedagang membuat klarifikasi dan menghapus pemberitaan terkait transaksi kios tersebut.
Ayu Simaremare, orang tua Jusuf Aritonang, warga Jalan Speksi, mengungkapkan bahwa dirinya diminta datang ke kantor Pasar Petisah untuk memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf atas pemberitaan yang telah beredar.
Bahkan, menurut pengakuannya, mereka juga diminta menghapus pemberitaan mengenai dugaan jual beli kios yang melibatkan oknum pegawai PUD Pasar Medan.
“Iya benar, Bang. Sekitar pukul 19.00 WIB tadi, ada notifikasi transfer melalui mobile banking dari pihak pasar ke rekening saya. Mereka sudah mengembalikan sisa uang kami. Pengembalian uang tanpa kami minta. Tadi dikantor Pasar Petisah, Kami disuruh membuat klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Mana mungkin kami mau?. Kami mau membuat klarifikasi jika kios yang dijanjikan sudah diberikan kepada kami,” ungkap Ayu melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/11) malam.
Ayu mengaku kecewa sekaligus pasrah setelah harapan keluarganya untuk mendapatkan kios dan berjualan akhirnya kandas. Padahal, uang Rp13,7 juta yang diserahkan bukanlah uang berlebih, melainkan hasil pinjaman dari keluarga.
“Bukan karena kami tidak bayar, tetapi karena pemberitaan. Sebelumnya kami sudah pernah dipanggil dan dijanjikan awal Desember 2026 sudah mendapatkan kios sehingga bisa mulai berjualan. Namun, tidak ada surat sebagai pegangan kami. Kami bukan orang mampu, tinggal juga di pinggir sungai. Uang itu hasil pinjaman keluarga. Harapan kami hanya bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pasar Petisah, Syukur, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dua pegawai PUD Pasar Medan, Makmur Dalimunte dan Zein Husni Rangkuti, ada menerima uang atas nama Jusuf Aritonang untuk pembelian kios di lantai 1 Pasar Petisah.
Syukur mengakui bahwa proses pengurusan kios semestinya dilakukan melalui mekanisme dan prosedur resmi perusahaan. Ia juga mengakui tindakan kedua pegawai tersebut menyalahi prosedur karena transaksi dilakukan atas nama pribadi, bukan melalui perusahaan.
“Benar, Bang. Tadi kami juga sudah bertemu. Dua hari lalu sudah sepakat, tetapi kenapa tiba-tiba ada pemberitaan,” ujarnya.
Syukur juga membenarkan bahwa mencuatnya pemberitaan tersebut membuat mereka dipanggil pimpinan.
Lebih jauh, informasi yang diperoleh tim media dari lingkungan PUD Pasar Medan menyebutkan bahwa uang yang diserahkan keluarga Jusuf Aritonang diduga turut mengalir kepada Kepala Pasar Petisah. Informasi tersebut juga disebut-sebut dibenarkan oleh Zein Husni Rangkuti, yang menyatakan tidak ingin dipersalahkan sendiri dalam persoalan tersebut. Namun Zein tidak mengetahui alasan kepala pasar menunda pemberian kios.
Dari kepala pasar, diketahui, Zein Husni Rangkuti merupakan pegawai Pasar Medan Labuhan, sedangkan Makmur Dalimunte bertugas di Pasar Peringgan.
Keduanya disebut sebagai pihak yang pertama kali berkomunikasi dan menjanjikan kios kepada pedagang.
Sementara itu, kasus ini turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Medan. Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga, menyatakan akan memanggil Direktur Utama PUD Pasar Medan, Kepala Pasar Petisah, serta oknum pegawai yang diduga terlibat dalam transaksi tersebut.
David menegaskan, praktik jual beli kios tanpa prosedur resmi perusahaan tidak boleh dibiarkan. Ia bahkan menilai tindakan tersebut mengarah pada praktik pungutan liar (pungli) apabila terbukti dilakukan dengan meminta uang kepada pedagang di luar ketentuan resmi.
“Ini jangan dianggap sepele. Pedagang itu datang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Jangan justru dipermainkan dengan janji mendapatkan kios yang tidak jelas kepastiannya,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menyoroti pengembalian uang kepada pedagang yang baru dilakukan setelah persoalan tersebut ramai diberitakan.
“Saya mendapat informasi uang pedagang baru saja dikembalikan. Namun, pengembalian itu bukan karena permintaan pedagang, melainkan setelah persoalan ini mencuat melalui pemberitaan. Setelah menerima pengaduan dari pedagang, Komisi III akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan dugaan jual beli kios di bawah tangan tersebut untuk dilakukan rapat dengar pendapat,” tandasnya.(MR/red)


