PDI Perjuangan Sumut Siap Buka Ijazah Kader, Dorong Verifikasi Terbuka Pejabat Publik
METRORAKYAT.COM, MEDAN – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung gerakan masyarakat yang mendorong keterbukaan dan verifikasi ulang ijazah serta riwayat pendidikan seluruh pejabat publik, mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan partainya tidak memiliki alasan untuk menghindari pemeriksaan dokumen pendidikan kader yang kini menduduki jabatan publik.
Menurutnya, keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat, bukan ancaman bagi partai maupun kader.
“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan,” tegas Sutrisno.
Kesiapan tersebut mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut, 21 anggota DPRD Sumut, 183 anggota DPRD kabupaten/kota, serta kader yang menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sutrisno menyatakan, dokumen pendidikan mulai dari ijazah sekolah menengah, perguruan tinggi, Paket C hingga dokumen pendidikan lainnya siap diperiksa melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan independen.
Ia juga meminta verifikasi diberlakukan sama terhadap seluruh pejabat publik, bukan hanya kelompok atau partai tertentu.
Terkait polemik dugaan ijazah yang menyeret Joko Widodo dan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Sutrisno menegaskan keduanya bukan lagi kader PDI Perjuangan. Karena itu, persoalan individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing-masing.
PDI Perjuangan Sumut berharap verifikasi terbuka menjadi momentum memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
“Jabatan publik bukan ruang untuk menghindari pertanggungjawaban. Siapa pun yang mendapat mandat rakyat harus siap membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonannya,” pungkas Sutrisno.(MR/Red)
