Sidang Perdana PTUN Gugatan Dua PPAT Terhadap Menteri ATR BPN: “Hakim Minta Penggugat dan Tergugat Saling Melengkapi Berkas
METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Sidang perdana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, berlangsung Senin, 16 November 2026, jam 10 pagi, dihadiri oleh para penggugat 2 orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Dr. Henry Sinaga, SH, SpN, MKn, dari Kota Pematangsiantar dan PPAT Sonitehe Telaumbanua, SH, MKn, dari Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara dan 2 orang mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku Tergugat.
Dalam sidang tersebut Hakim memerintahkan agar pihak Penggugat memperbaiki gugatannya dan pihak Tergugat melengkapi sejumlah berkas.
Sidang ditunda untuk 2 minggu ke depan untuk menunggu para penggugat memperbaiki gugatan dan pihak Tergugat melengkapi berkasnya dan sidang akan dilanjutkan kembali 30 November 2026 pada tempat dan jam yang sama.
Seperti diberitakan sebelumnya para penggugat mengajukan gugatan dengan objek gugatan yaitu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, No. 1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari, (Kepmen Perintis 10 Hari) yang didaftarkan penggugat
dengan nomor perkara : 380/G/2026/PTUN-Jkt. Gugatan terkait beberapa hal antara lain pelaksanaan penandaan lokasi (geotagging) dan peralihan hak atas tanah yang objeknya sedang berperkara di pengadilan.
Menurut salah seorang penggugat yaitu PPAT Dr Henry Sinaga, gugatan ini diajukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah sebelumnya pihaknya secara lisan sudah menyampaikan persoalan ini kepada pihak tergugat dalam Acara Rapat Kerja Nasional Ikatan PPAT se Indonesia di Banten, 24 Agustus 2026, yang lalu dan juga sudah menyampaikannya secara tertulis tanggal 31 Agustus 2026, namun belum mendapatkan respon yang signifikan dari pihak tergugat. (MR/MBPS/Rel)

