Bangunan Ruko Dua Lantai Tanpa PBG Di Jalan Makmur Kembali Dikerjakan, Perkimcikataru Akui Sudah Surati Satpol PP Medan
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Aktivitas pembangunan ruko dua lantai di Jalan Makmur, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, bangunan tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meski sebelumnya telah diperiksa dan diberikan tiga kali surat peringatan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.
Berdasarkan konfirmasi yang diperoleh awak media dari petugas Dinas Perkimcikataru Medan, lokasi bangunan tersebut telah memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor 600.1.15.2/16407 tertanggal 30 Oktober 2025 atas nama Tjendra Jaya Kuswari, SE, untuk peruntukan rumah deret.
Namun, kepemilikan KRK tidak serta-merta menggantikan kewajiban pemilik bangunan untuk memiliki PBG.
Kepala Bidang Penindakan Perkimcikataru Kota Medan, Dicky, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan tiga surat peringatan terhadap bangunan tersebut.
Surat Peringatan (SP) I diterbitkan melalui Nomor 600.1.15.2/SP-0330 tertanggal 3 Februari 2026. Selanjutnya, SP II Nomor 600.1.15.2/SP-0644 tertanggal 19 Februari 2026 dan SP III Nomor 600.1.15.2/SP-0733 tertanggal 23 Februari 2026.
Tidak hanya itu, Dinas Perkimcikataru juga telah mengirimkan surat hasil monitoring dan evaluasi kepada Satpol PP Kota Medan melalui Nomor 600.1.15.2/SP-0883 tertanggal 4 Maret 2026.
“Kita menunggu penindakan dari Satpol PP Kota Medan. Kabarnya telah melakukan penjadwalan untuk penindakan terhadap bangunan tersebut pada tanggal 13 Maret 2026 dengan hasil pembongkaran dilaksanakan karena diketahui bangunan tanpa PBG,” ujar Dicky.
Dicky mengaku terkejut setelah memperoleh informasi bahwa aktivitas pembangunan ruko tersebut kembali berlanjut. Padahal, hingga saat ini, menurut informasi yang diterimanya, pemilik belum dapat menunjukkan dokumen PBG di lokasi pembangunan.
Berdasarkan pantauan awak media, Kamis (12/11) aktivitas pembangunan masih berlangsung. Di lokasi juga tidak terlihat papan informasi PBG sebagaimana yang lazim dipasang pada bangunan yang telah mengantongi persetujuan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut penanganan yang telah dikoordinasikan antara Dinas Perkimcikataru dan Satpol PP Kota Medan. Terlebih, sebelumnya telah diterbitkan tiga surat peringatan dan surat hasil monitoring serta evaluasi untuk ditindaklanjuti.
Sorotan juga datang dari anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor. Saat dikonfirmasi, politikus Partai NasDem yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Medan itu mengatakan bahwa keberadaan bangunan tersebut sebelumnya sudah pernah dilaporkan.
“Jika benar pemilik bangunan kembali melanjutkan pembangunan meski sudah lama dilaporkan karena hasil pemeriksaan Dinas Perkimcikataru Medan belum memiliki izin, artinya telah melanggar ketentuan yang berlaku. Segera dilakukan penindakan tegas. Jangan tebang pilih,” tegas Antonius, Kamis (12/11/2026).
Ia meminta instansi terkait tidak berhenti pada penerbitan surat peringatan, tetapi memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga saat ini pemilik bangunan belum dapat dikonfirmasi. Namun, mandor bangunan pernah mengaku jika pihak Satpol PP Medan pernah datang ke lokasi bangunan namun hanya memfoto selanjutnya meninggalkan lokasi. (MR/Tim)
