WGAB Bongkar Dugaan Kejanggalan Proyek Gedung Wanita Manokwari Rp31,7 Miliar
METRORAKYAT.COM, MANOKWARI – Proyek pembangunan Gedung Mambruk atau Gedung Wanita di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, senilai Rp31,74 miliar pada Tahun Anggaran 2026 (Tahap IV) menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB).
LSM WGAB menduga terdapat kejanggalan dalam proses pergantian kontraktor pelaksana serta indikasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Lembaga itu pun mendesak Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak, SH, MH, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, terutama terkait pergantian kontraktor dari CV Pigundoni kepada CV Almaun pada pekerjaan Tahap IV.
Menurut Yerry, CV Pigundoni sebelumnya telah mengerjakan proyek pembangunan Gedung Mambruk pada Tahap I, II, dan III. Berdasarkan penelusuran WGAB, perusahaan tersebut disebut telah menyelesaikan pekerjaan tanpa menerima surat peringatan maupun teguran dari pihak terkait.
Namun, pada Tahap IV dengan nilai pagu anggaran Rp31.743.128.316,87, pelaksana proyek justru berganti kepada kontraktor baru, yakni CV Almaun.
“Secara logika pengadaan, mengganti kontraktor yang berkinerja baik tanpa adanya sanksi atau wanprestasi merupakan hal yang patut dipertanyakan. CV Pigundoni telah menyelesaikan tahapan sebelumnya dengan baik. Namun, pada tahap akhir dengan nilai anggaran lebih dari Rp31 miliar, justru digantikan kontraktor baru. Di mana letak kesalahannya dan apakah ada sanksi administratif sebelumnya?” ujar Yerry, Kamis (12/11/2026).
Ia meminta Pemkab Manokwari membuka informasi mengenai dasar pergantian kontraktor, termasuk dokumen pengadaan, persyaratan tender, serta alasan penetapan pemenang pekerjaan Tahap IV.
Selain persoalan administrasi pengadaan, WGAB juga mengingatkan potensi persoalan pertanggungjawaban teknis apabila terjadi kerusakan atau kegagalan bangunan di kemudian hari.
Menurut Yerry, pembangunan gedung merupakan satu kesatuan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan kesinambungan tanggung jawab antara pelaksana pekerjaan pada setiap tahapan.
“Jika nantinya terjadi kegagalan bangunan atau ditemukan cacat tersembunyi, siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah kontraktor lama yang mengerjakan fondasi dan struktur utama atau kontraktor baru yang melaksanakan pekerjaan finishing. Pemkab Manokwari harus memastikan seluruh aspek teknis dan pertanggungjawaban konstruksi berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Dugaan Rangkap Peran CV Almaun
Sorotan lain yang disampaikan WGAB berkaitan dengan dugaan keterlibatan CV Almaun dalam sejumlah proyek di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Manokwari.
Yerry mengklaim pihaknya menemukan indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak hanya bertindak sebagai kontraktor pelaksana, tetapi juga diduga terlibat dalam fungsi perencanaan dan pengawasan proyek.
“Temuan kami di lapangan menunjukkan adanya dugaan bahwa CV Almaun tidak hanya bertindak sebagai kontraktor pelaksana, tetapi juga merangkap sebagai konsultan perencana dan pengawas. Jika benar, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bagaimana pekerjaan dapat diawasi secara independen apabila pihak yang mengerjakan juga terlibat dalam pengawasan,” ungkapnya.
WGAB meminta dugaan tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen kontrak, perusahaan yang terlibat, serta pembagian tugas dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Atas sejumlah temuan dan dugaan tersebut, WGAB menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.
Pertama, Inspektorat Daerah dan BPKP diminta melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan proyek Gedung Mambruk Tahap IV, termasuk rekam jejak pelaksanaan kontrak pada tahap sebelumnya.
Kedua, aparat penegak hukum diminta menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran ketentuan pengadaan barang dan jasa apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Ketiga, Pemkab Manokwari diminta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, termasuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan sistem pengendalian intern pemerintah.
“Kami tidak anti-pembangunan, tetapi kami menolak segala bentuk praktik korupsi yang mengatasnamakan pembangunan. Proyek yang menggunakan uang negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegas Yerry.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas terkait, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Manokwari, pihak kontraktor CV Almaun, maupun Pemkab Manokwari belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan LSM WGAB.
Tim Media metrorakyat.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjamin keberimbangan informasi. (MR/Jefri)
