Proyek Strategis Gedung Mambruk Manokwari Menuai Kontroversi: Pemecahan Kontraktor Di Tahap Akhir Dan Tudingan Monopoli Almaun
METRORAKYAT. COM, MANOKWARI – Proyek strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, pembangunan Gedung Mambruk (sebelumnya dikenal sebagai Gedung Wanita), yang ditargetkan rampung dan segera diresmikan pada tahun 2026 ini, justru diwarnai kontroversi tajam. Penggantian kontraktor pelaksana secara sepihak pada tahap akhir (tahap IV) serta munculnya indikasi monopoli oleh kontraktor baru, menuai tanda tanya besar terkait akuntabilitas anggaran dan keselamatan struktur bangunan.
Gedung Mambruk dirancang sebagai gedung serbaguna yang diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari. Fasilitas utamanya mencakup aula seluas 875 meter persegi di lantai dua beserta berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Berdasarkan data anggaran, pada tahapan sebelum tahun 2025 (fokus pada struktur utama hingga pemasangan atap), proyek ini menyerap alokasi APBD Kabupaten Manokwari sebesar kurang lebih Rp15 miliar. Selanjutnya, untuk menuntaskan proses *finishing* agar dapat segera diresmikan, Pemkab Manokwari mengalokasikan anggaran lanjutan pada APBD 2026 sebesar Rp25 miliar.
Kontroversi Pemecahan Kontraktor dan Aturan Konstruksi
Sorotan utama muncul dari proses lelang tahap IV pada tahun 2026. CV. Pigundoni, yang sejak awal memenangkan dan mengerjakan proyek ini secara berkesinambungan mulai dari Tahap I, II, hingga III, tiba-tiba dihentikan dan digantikan oleh kontraktor baru.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian CV. Pigundoni dilakukan tanpa adanya teguran resmi maupun kejelasan mengenai letak kesalahan selama pelaksanaan tahap sebelumnya.
Pengamat hukum konstruksi menilai, langkah pemecahan paket pekerjaan ini berpotensi melanggar prinsip integritas struktur. Merujuk pada aturan pengadaan barang/jasa pemerintah (termasuk pembaruannya melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025), pekerjaan konstruksi bangunan atau jasa lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem dan tanggung jawab tidak boleh dipecah-pecahkan secara sembarangan. Tahapan I, II, dan III adalah tanggung jawab pelaksana awal. Menghentikan mereka secara sepihak di tahap IV dikhawatirkan akan mengaburkan pertanggungjawaban risiko kegagalan konstruksi sesuai umur rencana bangunan.
LSM WGAB: Ada Cacat Administrasi dan Bau Monopoli.
Menanggapi polemik ini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB), Yerry Basri Mak, SH, M.H., menyuarakan kritik keras terhadap Pemkab Manokwari. Menurutnya, penghentian CV. Pigundoni tanpa dasar yang jelas merupakan cacat administrasi yang fatal.
“Penghentian sepihak CV. Pigundoni tanpa surat peringatan (SP) atau berita acara wanprestasi yang jelas adalah sebuah anomali. Bagaimana Pemkab bisa menjamin keselamatan gedung ini ke depan? Dalam aturan pengadaan, sistem konstruksi adalah satu kesatuan tanggung jawab risiko. Jika dipecah dan kontraktor awal dibuang tanpa alasan jelas, siapa yang akan bertanggung jawab jika bangunan ini gagal struktur di kemudian hari?” tegas Yerry Basri Mak, Rabu (11/11).
Tidak hanya soal pemecahan kontrak, Yerry juga menyoroti masuknya kontraktor baru bernama Almaun untuk tahap finishing. Ia mencurigai adanya praktik monopoli dan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sangat merugikan keuangan daerah.
“Kami mencium bau tidak sedap dari keterlibatan Almaun. Berdasarkan informasi di lapangan, hampir seluruh paket pekerjaan di Pemda Manokwari dikuasai oleh Almaun. Yang lebih parah, di beberapa paket pekerjaan termasuk di Gedung Mambruk ini, Almaun bertindak ganda: sebagai kontraktor pelaksana sekaligus sebagai konsultan perencana. Ini jelas pelanggaran etika dan hukum pengadaan barang/jasa, karena fungsi check and balance hilang,” tambah Yerry.
Mendesak Aparat dan Inspektorat Turun Tangan.
Mengingat nilai proyek yang mencapai puluhan miliar rupiah dan berstatus sebagai proyek strategis daerah, Yerry Basri Mak mendesak instansi pengawas internal maupun eksternal untuk segera bertindak.
“Kami dari LSM WGAB mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari untuk segera melakukan audit investigatif terhadap proses lelang tahap IV ini. Kami juga meminta Aparat Penegak Hukum (Kejari/Kejati dan Kepolisian) untuk meninjau dugaan monopoli dan perangkapan peran (pelaksana dan konsultan) yang dilakukan oleh Almaun. Jangan biarkan proyek yang seharusnya mendongkrak PAD ini justru menjadi bancakan yang mengorbankan kualitas dan keselamatan masyarakat,” tutup Yerry.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Manokwari, Dinas PUPR, maupun pihak Almaun belum memberikan konfirmasi resmi terkait tudingan dan desakan dari LSM WGAB.(MR/Jefri)
