DPRD kota Pangkalpinang Sahkan Dua Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik
METRORAKYAT.COM.PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan I Tahun 2025 untuk mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kedua Raperda tersebut adalah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang menghadiri Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan I Tahun 2025 untuk memberikan sambutan yang diselenggarakan di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (20/10/2025).
Raperda pertama yang disahkan mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota Pangkalpinang. Perda ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya lampiran huruf C yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik
Pengesahan perda ini memiliki lima tujuan utama, yakni:
1. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan,
2. mencegah pencemaran sumber air permukaan dan air tanah,
3. mendorong penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang lebih baik,
4. mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang air limbah domestik,
5. serta meningkatkan kesadaran dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga mengatur peran serta masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu:
Proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik,
Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah domestik dalam skala tertentu,
Pemberian informasi tentang keadaan kawasan terkait pengelolaan air limbah,
Hingga pelaporan kepada pihak berwajib jika terdapat pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan.
Sementara itu, pengawasan pengelolaan air limbah domestik akan dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang air limbah domestik dengan frekuensi minimal enam bulan sekali.
Dengan pengaturan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga turut terlibat aktif dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan air limbah domestik berjalan sesuai aturan demi lingkungan yang bersih dan sehat.(MR/RED)
