Fraksi Gerindra Semprot Keras OPD yang Tak Hadir di Paripurna, Benny Sihotang: Evaluasi Kinerja OPD Pemprov Sumut
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara, Benny Harianto Sihotang, SE., MM, menyoroti minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7/2026).
Benny menilai ketidakhadiran banyak OPD dalam rapat paripurna tersebut sangat disayangkan karena dapat mengurangi efektivitas pembahasan serta memperlambat tindak lanjut atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Forum paripurna merupakan agenda penting dalam proses evaluasi pelaksanaan APBD. Kehadiran OPD sangat dibutuhkan agar setiap catatan dan rekomendasi DPRD dapat dipahami serta segera ditindaklanjuti,” tegas Benny.
Dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra, Benny mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata.
“Opini WTP harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari tertib administrasi. Anggaran daerah, kata Benny, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Sumatera Utara.
Di sektor pendapatan, Fraksi Gerindra mendorong Pemprov Sumut terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem pemungutan pajak, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Secara khusus, Fraksi Gerindra juga meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut memperketat pengawasan terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menurut Benny, masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergali maksimal akibat ketidaksesuaian antara potensi wajib pajak dengan realisasi yang masuk ke kas daerah.
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Benny juga mengingatkan agar Pemprov Sumut membenahi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan proyek, rendahnya serapan anggaran di awal tahun, maupun penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti guna memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meminimalkan potensi kerugian negara.
“Setiap rupiah APBD harus digunakan secara efisien dan efektif. Anggaran harus memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Benny.
Menutup pemandangan umum Fraksi Gerindra, Benny berharap seluruh OPD meningkatkan komitmen, sinergi, dan profesionalisme dalam menjalankan program pembangunan demi mewujudkan visi Sumatera Utara yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing. (MR/IRWAN)
