Plt Kadis PMD Taput Akui Mayoritas BUM Desa Gagal, Soroti Dominasi Kepala Desa dan Lemahnya SDM
METRORAKYAT.COM, TAPUT – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, Tumbur Hutasoit, mengakui bahwa secara umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Bahkan, sebagian besar BUM Desa dinilai mengalami kegagalan dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Tumbur Hutasoit kepada wartawan saat dimintai tanggapan terkait perkembangan pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
“Secara umum pengelolaan BUM Desa gagal,” ujar Tumbur.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab lemahnya kinerja BUM Desa. Dua di antaranya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pengelola serta masih kuatnya intervensi kepala desa dalam menjalankan roda organisasi BUM Desa.
“SDM yang mengelola BUM Desa masih minim. Selain itu, ada kepala desa yang seolah merasa memiliki kewenangan penuh sehingga pengelolaannya menjadi suka-suka,” katanya.
Tumbur menegaskan bahwa pola pengelolaan seperti itu bertentangan dengan prinsip pembentukan BUM Desa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengurus BUM Desa dipilih melalui mekanisme musyawarah desa dan merupakan representasi masyarakat, bukan bagian dari perangkat desa maupun berada di bawah kendali kepala desa.
“Pengurus BUM Desa merupakan pilihan masyarakat. Mereka bukan perangkat desa. Hal itu harus dipahami agar tidak terjadi intervensi yang menghambat profesionalisme pengelolaan,” tegasnya.
Ia mencontohkan salah satu BUM Desa di Kecamatan Pagaran yang mengembangkan usaha peternakan hewan berkaki empat. Program tersebut akhirnya mengalami kegagalan setelah menghadapi berbagai kendala, mulai dari sulitnya memperoleh bibit ternak hingga serangan penyakit yang menyebabkan usaha tersebut berhenti beroperasi.
“Saya mendapat data ada BUM Desa di Pagaran yang bergerak di bidang peternakan. Akhirnya gagal total karena bibit ternak sulit diperoleh, terserang penyakit, bahkan kandangnya sekarang sudah tidak terlihat lagi,” ungkapnya.
Menurut Tumbur, kegagalan serupa tidak hanya terjadi di Kecamatan Pagaran, tetapi juga ditemukan pada sejumlah BUM Desa di desa-desa lain di Kabupaten Tapanuli Utara.
Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi terkini BUM Desa, Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Utara saat ini sedang melakukan proses validasi terhadap seluruh BUM Desa yang telah dibentuk.
Validasi tersebut bertujuan untuk memetakan jumlah BUM Desa yang masih aktif menjalankan usaha, BUM Desa yang mengalami penurunan aktivitas, hingga BUM Desa yang sudah tidak lagi beroperasi.
“Kami sedang melakukan validasi untuk mengetahui berapa BUM Desa yang masih aktif, yang masih berjalan, dan yang sudah tidak beroperasi lagi. Data ini nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan dan evaluasi,” jelasnya.
Meski mengakui sebagian besar BUM Desa mengalami kendala, Tumbur menyebut masih terdapat sejumlah BUM Desa yang mampu berkembang dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperkuat tata kelola BUM Desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, serta memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan sesuai regulasi tanpa intervensi pihak mana pun.
Pengakuan Dinas PMD tersebut sekaligus menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengelolaan dana penyertaan modal BUM Desa yang selama ini bersumber dari Dana Desa maupun penyertaan modal pemerintah desa, agar benar-benar mampu mewujudkan tujuan utama pembentukan BUM Desa sebagai penggerak ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (MR/Andoky Manalu)
