Pemprov Sumut Intervensi Harga Daging Ayam, Libatkan Produsen dan Gelar Gerakan Pangan Murah

Pemprov Sumut Intervensi Harga Daging Ayam, Libatkan Produsen dan Gelar Gerakan Pangan Murah
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Alam (Perindag ESDM) Sumut Yosi
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mulai mengambil langkah tegas untuk mengintervensi lonjakan harga daging, khususnya daging ayam, yang belakangan melampaui harga acuan.

Intervensi dilakukan dengan menggandeng produsen langsung serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah titik strategis.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Alam (Perindag ESDM) Sumut Yosi menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam melihat harga daging ayam yang di sejumlah pasar sudah menembus di atas Rp40.000 per kilogram.

Padahal, harga yang dinilai masih wajar berada di kisaran Rp37.000–Rp40.000 per kilogram.

“Kita tidak bisa membiarkan harga berkeliaran tanpa kendali. Kalau di atas itu, tentu akan kita lakukan langkah tegas. Karena daging ayam ini sudah masuk komoditas yang memberi tekanan pada inflasi,” ujar Yosi kepada Wartawan, di Medan, (25/2).

Menurutnya, pola distribusi daging ayam saat ini cukup kompleks. Di pasar tradisional, harga sangat dipengaruhi oleh pedagang yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar kabupaten/kota.

Sementara di retail modern, harga relatif lebih terkendali karena rantai distribusinya langsung dari produsen.

Ia mencontohkan, sejumlah retail modern bahkan mampu menjual daging ayam di kisaran Rp40.000 per kilogram.

Hal itu menunjukkan bahwa secara struktur biaya, harga tersebut masih memungkinkan.

“Artinya, kalau retail bisa, pasar tradisional juga harus bisa dijaga,” tegasnya.

Karena itu, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan PD Pasar di berbagai daerah agar ikut menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah dinilai memiliki otoritas untuk mengingatkan bahkan mengarahkan pedagang agar tidak menjual di atas harga yang memberatkan masyarakat.

“Jangan hanya mengeluhkan harga naik. Mereka punya otoritas untuk mengingatkan pedagang agar menjual sesuai harga yang wajar. Ini perlu kolaborasi,” katanya.

Langkah konkret yang disiapkan adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dengan fokus utama pada daging ayam. Program ini akan dimulai awal pekan depan dan digelar minimal di sembilan titik, enam di Kota Medan dan tiga di Kabupaten Deli Serdang.

Di lokasi GPM, pemerintah akan menyediakan lapak khusus dengan spanduk resmi dan menjual daging ayam di bawah harga pasar. Jika harga pasar berada di angka Rp40.000 per kilogram, maka daging ayam dalam program intervensi akan dijual sekitar Rp37.000–Rp38.000 per kilogram.

Menariknya, intervensi ini tidak dilakukan dengan mekanisme subsidi penuh oleh pemerintah. Pemprov Sumut justru mengajak produsen untuk ikut melakukan penyesuaian harga melalui jaringan distribusi mereka sendiri.

“Yang mengintervensi bukan semata-mata pemerintah. Kita ajak produsennya ikut intervensi pasar dengan jaringan mereka. Jadi mereka sendiri yang menjual dengan harga lebih rendah di titik-titik yang kita tentukan,” jelasnya.

Volume yang disiapkan pun tidak akan menutup seluruh kebutuhan pasar. Jika satu pasar menghabiskan hingga dua ton per hari, pemerintah hanya akan memasok sebagian, misalnya 500 kilogram hingga satu ton. Tujuannya bukan mematikan pedagang, melainkan menekan rata-rata harga agar kembali stabil.

“Kita tidak suplai semua. Pedagang tetap punya rezeki. Kita hanya ganggu harga supaya ratenya turun dan tidak liar,” katanya.

Pelaksanaan GPM ini juga disesuaikan dengan momentum perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya pada awal pekan. Selain itu, intervensi akan diperkuat pada akhir pekan karena pola belanja masyarakat cenderung meningkat pada Sabtu dan Minggu.

Pemprov Sumut memastikan langkah ini akan berlangsung hingga menjelang Idulfitri, dengan evaluasi berkala. Setelah fokus pada daging ayam, intervensi juga akan diperluas ke daging sapi dan komoditas lain seperti bawang, jika diperlukan.

“Fokus kita sekarang daging ayam dulu karena sudah di atas harga rata-rata. Setelah itu baru kita lihat komoditas lain. Yang jelas, kita tidak ingin komoditas bermasalah dibiarkan tanpa intervensi,” pungkasnya.(MR/red)

Metro Rakyat News