Angka Pengangguran Di Tapanuli Utara Bertambah Pasca Dihentikannya Sementara Operasional TPL, Masyarakat Butuh Perhatian Pemerintah

METRORAKYAT.COM, TAPUT – Kemenhut mengirim Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor S.468/PHL/IPHH/PHL.04.01/B/12/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kepada PT.Toba Pulp Lestari

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengirim surat Nomor 500.4.4.44/237/DISLHKPHPS/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem.

Berdasarkan surat yang diterima dari 2 lembaga Pemerintah, PT. Toba Pulp Lestari (TPL ) secara resmi menghentikan operasionalnya sementara per tanggal 11 Desember 2025. Aktivitas perusahaan berhenti setelah menerima surat dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara

Penghentian sementara operasional PT.TPL oleh Pemerintah mendapat dampak negatif bagi masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan keluarganya dari TPL. Pantauan awak media ini dilapangan bahwa aktifitas di sekitaran operasional TPL sektor Aekraja terlihat sepi dan tidak ada lagi aktifitas mobil pengangkut kayu ecualyptus yang beraktifitas.

Salah satu supir mobil pengangkut kayu ecualyptus L. Manalu di Desa Aekraja Kamis, 18/12/2025 menerangkan bahwa dampak penghentian operasional TPL sangat mempengaruhi ekonomi keluarganya. Bahkan ianya memastikan bahwa menyambut NATARU ini, ianya tidak mampu lagi membutuhi kebutuhan keluarganya.

Tambahnya, dia berharap agar ada perhatian pihak Pemerintah memperhatikan nasib masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan keluarga dari pendapatan bekerja sebagai buruh atau karyawan di PT.TPL sektor Aekraja.

” Bagaimana nasib kami masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan kami di TPL. Kami butuh perhatian khusus dari pihak Pemerintah, akibat dari penutupan sementara operasional TPL sangat menyengsarakan kami. Bahkan untuk sektor Aekraja, ada lebih ribuan masyarakat yang tinggal disekitaran operasional TPL yang mengalami dampak yang sama seperti saya. Kalau penghentian ini berlangsung lama, kami mau makan apa?. Pemerintah seharusnya duduk bersama dengan pihak perusahaan, jangan ditutup pak, kami masih membutuhkan” Ucapnya

Saat dimintai tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng belum memberikan tanggapannya hingga berita ini diterbitkan.(MR/ Andoky Manalu)