Pj Walikota Pangkalpinang M. Unu Ibnudin Berharap KLA Dapat meningkatkan dari Madya Menuju Nindya
METRORAKYAT.COM, PANGKALPINANG – kota Pangkalpinang telah memiliki dasar hukum,Perda nomor 9 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kota layak anak bahwa hak anak kita adalah menjadi tanggung jawab pemerintah , tangung jawab pemangku kepentingan khususnya di kota Pangkalpinang.
hal ini sampaikan oleh Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin saat menghadiri verifikasi lapangan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting, bertempat di ruang Balai Betason Kantor Walikota Pangkalpinang, Senin (21/04/2025).
Lanjutnya,karena sudah ada dasarnya mau tidak mau harus dipenuhi sehingga bentuk apapun yang dibutuhkan kami akan penuhi ucapnya
Ia katakan,Insyaallah menganggarkan, Kedepannya disesuaikan dengan kebutuhan khususnya untuk anak ,kami memohon kepada kepala dinas,Bakueda dan pak sekda untuk bisa dikoordinasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan
pelaksanaan KLA ini.
“Anak anak kita menjadi tanggung jawab kita bersama baik secara pribadi ,dari orangtuanya, lingkungannya maupun tugas pemerintah dalam rangka menjamin seluruh hak daripada anak .tegasnya
Pj Walikota M.unu Ibnudin juga meminta kalaupun dalam diskusi atau pemenuhan persyaratan atau hal hal yang harus diisi untuk dilengkapi dan dikasih kesempatan paling lambat 2 hari harus sudah terpenuhi
“Saya meminta bila perlu tim gugus tugas dari kota Pangkalpinang dalam 2 hari itu ngantornya, ngelemburnya disini sampai tuntas, kami mohon dukungan dari ibu Devi dan kepala dinas Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd. adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan provinsi kami memohon, tidak mengurangi rasa hormat untuk mengawal dan membina sehingga kota Pangkalpinang,khususnya hari ini bisa memenuhi seluruh kriteria dan kewajiban kami dalam rangka menuju KLA melalui peningkatan tahapan dari Madya menuju Nindya, “ungkapnya.(MR/RED)
