Gaji Guru Honor Di Simalungun Nunggak 6 Bulan, JR Saragih Dikatakan Penindas Guru Honorer

MetroRakyat.com  |  MEDAN —  Puluhan guru honorer Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut. Mereka memprotes Bupati Simalungun JR Saragih yang belum membayarkan gaji guru honor selama enam bulan. “Gaji kami para guru honor sudah enam bulan tidak dibayarkan. Kami mengutuk keras tindakan Bupati Simalungun yang menghisap darah guru honor” kata Edo Purba, guru honor yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD Pospera) Sumut, di depan Kantor DPRD Sumut, Kota Medan, Rabu 26 April 2017.

Dia mengatakan total gaji yang belum dibayarkan melebihi Rp6 juta. Tak hanya itu, mereka juga dipecat secara sepihak, jika tidak membayar surat keterangan perpanjangan honor berkisar Rp18 Juta hingga Rp20 Juta.

“Gaji tak dibayarkan itu berkisar 6 Juta lebih dari Juni-Desember 2016. Kami minta dibayarkan gaji 6 bulan itu. Selain itu, tiap tahunnya jangan ada syarat-syarat,” tegasnya.

Edo mengatakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Pemda Kabupaten Simalungun telah melanggar UU Nomor 14 Tahun 2005. Tak hanya itu, ia dan teman-temannya juga meminta agar dikeluarkan SK Tahun 2017 tanpa ada syarat pada pegawai tidak tetap sebelumnya.

“Kami minta bayarkan honor guru yang tertunggak. Para guru honor diintimidasi karena meminta kejelasan statusnya sebagai guru honor. Ini juga dibuktikan dengan pemecatan guru honor yang menanyakan pemecatannya,” ucap massa. 

Para guru honor datang membawa poster berisi tuntutannya. Tak lama berunjukrasa, perwakilan massa diterima oleh Komisi E DPRD Sumut. (MR/RED).