Polemik Penugasan Satpol PP di Hotel Vantas, Polten Simbolon, “Tidak ada lagi aturan di Kabupaten Samosir, semua suka-suka Bupati”
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Polten Simbolon, anggota DPRD Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, mengkritik bahwa tidak ada lagi aturan di Kabupaten Samosir, semua suka-suka Bupati.
” Ini sudah terlalu berlebihan, mengapa Satpol PP terus menjaga Hotel Vantas, yang merupakan bisnis pribadi. Hotel Vantas bukan lagi tempat tinggal Bupati seperti saat rumah dinas sedang direnovasi “, tegas Polten Simbolon.
Kritik ini, Sabtu (26/08/2023), disampaikan saat dikonfirmasi melalui pembicaraan telpon, pasca penempatan anggota Satpol PP yang masih menugaskan diri untuk menjaga Hotel Vantas yang diduga sebagai milik keluarga Bupati Samosir.
Meskipun Bupati Vandiko Timoteus Gultom telah kembali ke rumah dinas pada bulan Desember 2022 lalu yang berada di Tajur, Kecamatan Pangururan, anggota Satpol PP masih tetap ditempatkan di Hotel Vantas melaksanakan tugas penjagaan setiap hari.
Menurut Polten Simbolon, penempatan Anggota Sat Pol PP yang secara bergiliran menjaga Hotel Vantas merupakan perlakuan berlebihan karena bisnis pribadi bukan tempat tinggal Bupati seperti saat rumah dinas sedang direnovasi.
Polten Simbolon juga sudah menanyakan masalah tersebut kepada Rudimantho Limbong selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir terkait fenomena penggunaan kekuasaan Bupati sebagai kepala Daerah.
Namun usulan Rudimantho Limbong untuk menghentikan penugasan anggota Satpol PP di Hotel Vantas setelah Bupati menempati rumah dinas ditolak oleh Vandiko Gultom sehingga Rudimantho Limbong merasa tidak memiliki kewenangan menarik anggotanya dari hotel tersebut.
Polten Simbolon membeberkan bahwa jawaban Rudimantho Limbong terlalu konyol dan seolah-olah tidak ada lagi aturan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir dan semuanya tergantung pada keinginan bupati.
Oleh karena itu ia mengajak masyarakat Kabupaten Samosir untuk turut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintahan daerah serta membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah agar partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.(MR/MP)
