Dinas BMBK Provsu Lemah Dalam Pengawasan Pekerjaan Jalan Provinsi Di Simalungun

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Setelah berulang kali Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) serta Himpunan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) melakukan aksi demo di Simalungun terkait banyaknya ruas jalan provinsi yang rusak parah di kabupaten tersebut dan tidak mendapat respon yang maksimal dari Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara maupun pihak PTPN 4 yang dituding sebagai salah satu pihak penyebab kerusakan itu, kedua organisas itu melayangkan surat ke DPRD Sumut untuk segera menggelar rapat guna dicarikan solusi.

Melihat dan menyikapi kondisi riil di lapangan terhadap tuntutan kedua organisasi itu, Komisi D DPRD Sumut pada Selasa (02/11/2021) bertempat di Ruang Aula Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang kedua organisasi tersebut berserta Dinas BMBK Provsu, UPT Jalan Jembatan 5 Siantar Dinas BMBK Provsu, dan pihak PTPN 4.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Delvin Barus, didampingi Sekretaris Komisi, Saut Purba, serta para anggota, dihadiri para pengurus GEMAPSI dan HIMAPSI.

Juga hadir Kepala Dinas BMBK Provsu, Bambang Pardede, Kepala UPT Jalan Jembatan 5 Siantar, Syafaruddin, dan jajaran direksi PTPN 4 yang dipimpin Direktur Operasional, Fauzi Omar, yang didampingi Direktur Keuangan, beberapa manajer kebun, dan staf.

Ketua GEMAPSI, Anthony Damanik, dalam RDP mengatakan bahwa ruas jalan provinsi Pematang Siantar ke Seribu Dolok, Pematang Siantar ke Perdagangan, dan Simpang Raya ke Tiga Ras, sudah sepuluh tahun dalam kondisi rusak parah dan sudah seperti kubangan kerbau.

Akibat dari kondisi jalan yang rusak itu, sambungnya, telah banyak terjadi kecelakaan kenderaan bermotor dan sampai merenggut nyawa.

Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat Simalungun yang 90 persen hidup dari sektor pertanian, menjadi terhambat dan sulit

“Meskioun saat Gubsu, Edy Rahmayadi, pada tanggal 19 September 2021 lalu berkunjung ke Kabupaten Simalungun dan memerintahkan agar jalan Pematang Siantar ke Seribu Dolok dan Pematang Siantar ke Perdagangan diperbaiki dan diaspal, tetapi kami sangat kecewa karena ternyata yang diperbaiki dengan cara disisip atau ditempel hanya dua atau tiga titik saja. Sebab, masih lebih banyak lagi yang tidak diperbaiki yang kondisinya sudah sangat luar biasa parahnya dan sangat sulit untuk dilalui kenderaan,” ungkap Anthony.

Ia juga merasa kecewa terhadap tanggapan Bambang Pardede sebagai Kepala Dinas BMBK Provsu yang kurang merespon pemberitahuan GEMAPSI kepadanya terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran pekerjaan perbaikan ruas jalan Simpang Raya ke Tiga Ras.

Kekecewaan itu karena Bambang sebagai Kadis BMBK Provsu justeru memerintahkan dirinya untuk menghubungi Kepala Cabang Dinas PU Bina Marga Kabupaten Simalungun. Padahal, pekerjaan tersebut adalah tanggungjawab dari Dinas BMBK Provsu.

“Karena memasuki akhir tahun 2021 dimana banyak perantau yang kembali ke Simalungun, maka kami minta agar sesegera mungkin ruas-ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Simalungun untuk diperbaiki karena selama ini kondisinya tidak pernah baik. Dan pada tahun-tahun mendatang, Kabupaten Simalungun dapat menjadi prioritas utama dalam perbaikan dan pembangunan jalan provinsi,” pintanya.

Sementara, Ketua DPP HIMAPSI, Lamhot Saragih, mengungkapkan bahwa hampir semua jalan provinsi di Simalungun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, termasuk jalan lintas Raya ke Raya Kahean.

“Apalagi jalan lintas Siantar ke Seribu Dolok, tepatnya di Panei Tongah, Kecamatan Panei. Kalau juhan selalu banjir dan sebagian badan jalan juga sudah longsor. Belum lagi jalan yang di Nagori Sondiraya, Kecamatan Raya. Baru selesai dikerjakan tahun 2020 lalu tapi sudah kembali rusak. Paritnya juga ambruk,.Dan keterlambatan kami hadir di rapat ini juga karena tadi jalan di Panei Tongah banjir dan tak bisa dilalui,” ungkap Lamhot.

Masing-masing mereka juga membeberkan kondisi yang sama untuk jalan provinsi lintasan Siantar ke Kerasaan. Jalan provinsi disana sangat sulit dilalui kenderaan bermotor karena lubang-lubang jalan yang menganga dengan lebar dan dalam yang bervariasi.

Lamhot menengarai bahwa penyebab cepat rusaknya jalan-jalan provinsi itu dikarenakan lemahnya pengawasan dari Dinas BMBK Provsu.

Dikatakan mereka, hal itu juga mempercepat kerusakan kenderaan bermotor disamping membahayakan nyawa pengguna jalan.

Mereka mendesak Gubsu, Edy Rahmayadi, dan seluruh anggota DPRD Sumut yang berasal dari daerah pemilihan Siantar Simalungun untuk menganggarkan dana PAPBD 2021 maupun APBD 2022 bagi perbaikan seluruh jalan provinsi di Simalungun yang kondisinya sudah sangat rusak parah.

“Kalau permintaan kami ini tidak direalisasikan, kami akan turun aksi ke DPRD Sumut dan ke Kantor Gubsu,” ancam mereka.

Menanggapi pernyataan dari kedua organisasi itu, melalui pimpinan rapat, Kepala Dinas BMBK Provsu, Bambang Pardede, membantah tuduhan terhadap dirinya yang disebut tidak tanggap terhadap laporan aduan mereka terkait pengerjaan jalan provinsi di Simpang Raya ke Tiga Ras.

Bambang mengatakan bahwa dari 3000,5 KM panjang jalan provinsi di Sumut, 219 KM ada di Kabupaten Simalungun. Dan itu meruoakan jalan provinsi yang terpanjang di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut.

“Kalau kami mau jujur, sebenarnya gambaran Dinas BMBK Provsu itu ada di Kabupaten Simalungun. Dan kami terus berupaya agar jalan provinsi yang ada disana dapat segera diperbaiki,” katanya.

Soal pengawasan di lapangan yang dianggap lemah oleh kedua organisasi tersebut, Bambang justeru menawarkan agar unsur dari GEMAPSI dan HIMAPSI dapat menjadi tenaga inspektor pada tiga paket pengerjaan jalan provinsi di Simalungun.

“Saya yakin kalian pasti punya orang-orang yang pubya kemampuan untuk itu. Jadi pengawasan terhadap pekerjaan itu nantinya dapat berjalan dengan baik dan hasil pengerjaan yang baik,” tawar Bambang.

Selain itu, Bambang juga menyampaikan bahwa jalan di Panei Tongah sudah bisa dilalui. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan laporan anggotanya di lapangan telah dilakukan pembuatan jembatan darurat dengan plat baja sehingga jalan Panei Tonga sudah dapat dilalui.

Ketika tawaran itu ditanyakan Delvin Barus kepada GEMAPSI dan HIMAPSI, kedua pengurus organisasi itu menolaknya. “Kami adalah organisasi yang bertugas sebagai sosial kontrol. Jadi layak bagi kami untuk masuk ke dalam bagian yang kami awasi,” tegas Lamhot dari HIMAPSI.

Oleh Delvin Barus, dipertanyakan kepada Bambang, besaran anggaran yang dianggarkan Dinas BMBK Provsu untuk perbaikan jalan provinsi dari Simpang Raya ke Pematang Raya dan Pematang Raya ke Tiga Rungu.

“Kalau hanya sekitar Rp 2,7 miliar, tidak cukup. Dan pada rapat sebelumnya kita sudah sepakat bahwa anggaran sebesar itu tidak cukup. Biar adik-adik dari GEMAPSI dan HIMAPSI mendengar dan mengetahuinya,” tanya Delvin.

Namun Delvin kesal dan kecewa dengan penjelasan Bambang yang mengatakan bahwa jalan Panei Tongah sudah bisa dilalui. Sebab, setelah dicek lewat keluarga Delvin yang ada di Panei Tongah, melalui video tampak kalau jalan masih banjir dan tidak dapat dilalui.

“Ini baru saya terima video lapangan di jalan Panei Tongah bahwa jalan tersebut masih banjir dan terputus. Belum bisa dilalui. Jadi jangan kita disini soor-soor saja. Jadi tolonglah, baik itu pihak PTPN. Kasih dong solusi. Dulu pihak HIMAPSI tidak setuju ada konversi tanaman teh. Selama masih tanaman teh, tak pernah terjadi banjir seperti ini. Hari ini jalan yang putus di samping Kebun Marjandi. Dan sekarang sedang ramai disana. Saya suruh buat videonya,. Saya minta kepada Pak Bambang, tolong saya kasih solusi ketua ! Tadi pagi pun sudah saya sampaikan itu,” ucap Delvin dengan nada tinggi sembari menunjukan rekaman video 36 menit yang lalu. Pada saat itu, waktu menunjukan pukul 17.20 WIB.

Dia ingatkan Bambang Pardede untuk tidak hanya sekedar mengorek parit tanpa ditembok atau dilening. Karena bila parit yang dikorek pihak PTPN 4 yang brrtujuan untuk menjaga buah sawit tidak dilening, air yang turun dari kebun akan meluap ke jalan dan hancurlah jalan itu.

“Sekarang Pak Bambang ini jadi olok-olokan ini. Dengan Pak gubernur pun saya teriak-teriak. Untuk masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya geram.

Karena sudah dijadwalkan reses, imbuhnya, dewan Komisi B tidak bisa melakukan oeninjauan. Dia menjadwalkan kunjungan dilakukan pada tanggal 17 November 2021 nanti setelah selesai reses dewan dengan melibatkan Dinas BMBK Provsu dan PTPN 4.

Delvin jufa mengingatkan pihak PTPN 4 untuk transparan dalam memberikan informasi dengan meminta agar semua nomor kontak peserta rapat dari pihak PTON 4 ditulis lengkap pada absensi rapat karena Direktur Keuangan PTPN 4 menghapus nomor kontaknya.

“Jangan Bapak berpikir saya mau minta uang. Saya tidak butuh itu. Saya butuh orang yang bisa memutuskan madalah.DPRD sebagai lembaga sosial kontrol juga adalah bagian dari oenyelenggara negara. Dan kehadiran BUMN bukanlah untuk menyengsarakan rakyatnya tapi untuk mensejahterakan rakyatnya,” tegas politisi PDI Perjuangan itu

Delvin juga memberikan aplaus terhadap sikap GEMAPSI dan HIMAPSI yang menolak tawaran Dinas BMBK Provsu tadi dan sepakat bahwa kedua prganisasi tersebut sebagai kekuatan sosial kontrol.

Delvin juga menyarankan agar dibuatkan rekomendasi ke PTPN untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan provinsi yang berada di sekitar area kebun PTPN 4.

Setelah sempat dua kali diskor, rapat akhirnya menyusun kesimpulan sementara sampai dilanjutkan nantinya di Simalungun pada tanggal 17 November 2021 dengan beberapa kesepakatan yang ditandatangani oleh Dinas BMBK Provsu, PTON 4, HIMAPSI, GEMAPSI, dan Komisi D DPRD Sumut, diantaranya, Dinas BMBK Provsu akan berkoordinasi sesuai dengan kajian tehnis pengendalian banjir Kabupaten Simalungun untuk melakukan pembangunan jalan dan pengendalian banjir di Simalungun.

Kemudian, HIMAPSI dan GEMAPSI bersedia menunggu hasil kajian tehnis pengendalian banjir di Kabupaten Simalungun yang disiapkan oleh PTPN 4 dan Universitas Sumatera Utara. (MR/Sipa Munthe)