PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DANAU TOBA DIDUGA KORUPSI
MetroRakyat.com | MEDAN – Pemerintah mengalokasikan Rp21 triliun melalui APBN dan hutang dari World Bank untuk destinasi wisata Danau Toba. Harapannya 1 juta turis asing akan masuk ke Danau Toba pada 2019.
Badan Otorita Pariwisata Danau Toba juga sudah dibentuk untuk memuluskan target 1 juta turis asing ke Danau Toba. Sejumlah proyek infrastruktur dibiaya APBN untuk mengejar mimpi Presiden RI, Jokowi.
Salah satu proyek besar itu adalah pembangunan proyek Preservasi dan Pelebaran Jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu (Kawasan Danau Toba) senilai Rp367,2 miliar.
Namun mega proyek itu ternyata jadi ‘bancakan’ pejabat pemerintah. Proyek itu dimenangkan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) BUMN joint operation dengan PT Seneca milik Kalla Group.
“Kedua perusahaan itu ditunjuk panitia tender dari Balai Jalan Nasional Wilayah I sebagai pemenang meski kalah kualifikasi sumber daya manusia (SDM). Namun tekanan Wapres, Jusuf Kalla, kepada Menteri PU PR, Basuki Hadi Moeljono memaksa Ketua Panitia Tender inisal AS memenangkan PT PP dan PT Seneca mulai mengerjakan proyek itu akhir Desember 2016 karena amarah Jusuf Kalla,” tutur Sekretaris Danau Toba Project Watch, Torang Siregar kepada wartawan, Rabu (8/2) Februari 2017.
Oleh karena itu partai oposisi, ujar Torang, yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Medan, wajib mengigatkan pemerintah apalagi Wapres Jusuf Kalla agar tak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan bisnis.
“Sebagai lembaga pengawas proyek-proyek di Danau Toba senilai Rp21 triliun, kami dari Danau Toba Project Watch mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membatalkan proyek cacat hukum Preservasi dan Pelebaran Jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu (Kawasan Danau Toba) senilai Rp 367,2 Miliar,” tegas Torang.
Selain itu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi proyek skala besar di kawasan Danau Toba yang rawan dikorupsi.
“Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo agar tak selalu berpikir ‘Developmentalist’ yang pada akhirnya merugikan rakyat di 7 kabupaten kawasan Danau Toba,” pungkas Torang mengakhiri konfrensi persnya.
Sementara itu, Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara, Paul Ames, saat dihubungi melalui selulernya terkait untuk konfirmasi mengenai proyek tersebut tidak berhasil dihubungi dan sampai berita ini diterbitkan, pesan SMS yang di kirim wartawan juga belum ada dibalas olehnya.(MR-07/tim)
