Sekda Pemkab Samosir, Pembentukan Pokja Bersipat Sementara Musyawarah
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, mengajak agar melihat perbedaan pendapat terkait undangan Tim Transisi dengan positive thingking serta berpikir jernih dan tulus.
Atas niat baik, kegiatan dimaksudkan guna bertukar pikiran, memberikan masukan data informasi tentang pengkayaan, penajaman akan rencana kerja beberapa tahun ke depan yang akan dituangkan dalam RPJMD.
Hal ini disampaikan Sekda Jabiat Sagala terkait penyusunan RPJMD, sedapat mungkin memang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik yang berdomisili di Samosir maupun di luar.
Sehingga niat baik tersebut, Bupati/Wabup Terpilih menginisiasi perdiskusian dan mengundang elemen-elemen masyarakat.
Sekda Jabiat Sagala menyampaikan bahwa pembentukan Pokja Transisi itu hanya kemauan orang, maka setelah pelantikan tidak ada lagi.
Perdiskusian/urun rembuk telah dimulai Rabu 24 Maret ’21 di Hotel Vantas. Saya hadir di pertemuan tersebut, akuinya Jabiat sembari menambahkan, yang saya ingat hadir juga tokoh pemrakarsa Samosir, tokoh Agama.
Terkait kewenangan untuk mengundang (bukan memanggil), Ka.SKPD, lanjut Jabiat, harus dimaklumi bahwa Ka.SKPD dari sisi tugas maupun figur, mereka sangat dibutuhkan untuk perdiskusian dimaksud. Tentu saja harapannya bahwa dia tidak menerlantarkan tugas pokok karena mengikuti kegiatan dimaksud. Sepanjang yang kami ketahui, yang umumnya pimpinan SKDP dapat mensinkronkan waktunya.
Kemudian ada Ka.SKPD yang tidak sempat hadir, tidak ada masalah/sanksi. Jadi, yang kami pahami sebaiknya tidak mempersoalkan legal standing yang mengundang. Undangan itu menghargai dan menghormati yang diundang karena diharapkan akan berkontribusi besar pada agenda dimaksud.
Kami pahami, tidak ada persoalan hukum di situ. Pemerintahan yang baik, sebaiknya mulai dari perencanaan sudah terbangun kebersamaan pemerintah dengan masyarakatnya.
Pemkab Samosir tidak ada dualisme kepemimpinan. Yang ada hanya silaturahmi dengan niat, rencana untuk lebih baik, lebih maksimal dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Tentu saja muaranya pada pelayanan yang lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera ke depan.
“Kita memahami setelah Bupati/Wabup dilantik, karena Pokja Transisi bersifat Ad hock, maka sebaiknya Pokja tidak ada lagi,”ungkapnya. (MR/156)
