Bupati Tapteng Launching Penyaluran (BST) dari Kemensos RI Ke 14.356 KK Melalui Kantor Pos
METRORAKYAT.COM, TAPTENG – Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Khairul Kiyedi Pasaribu launching Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Senin (11/05/2020).
BST yang di Lounshing Bupati di lepas untuk di salurkan melalui kantor Pos. Dana bantuan BST bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menyampaikan BST dari Kemensos disalurkan melalui pihak Kantor Pos.
“Kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, kami sampaikan bahwa hari ini kami melepas pihak Kantor Pos yang akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI)terkait Covid-19, masing-masing memperoleh Rp. 600 ribu selama 3 bulan. Alhamdulillah, Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan 14.356 KK diluar PKH, yang uangnya langsung diserahkan Kementerian Sosial melalui Kantor Pos langsung kepada yang bersangkuta,” papar Bupati Tapteng meyampaikan sesaat pelepasan Lounching terhada pegawai Kantor Pos.
Bupati juga menuturkan, Karena Pos yang menerima uangnya maka Kantor Pos lah yang mengantarkan undangannya langsung ke alamat yang sudah diberikan namanya oleh Kementerian Sosial dan uangnya tersebut akan diambil di Kantor Pos. Jadi tidak ada dari pihak Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah, mulai dari Bupati hingga Kepling yang memegang dananya, jadi jangan ada fitnah. Uang yang telah sampai ke Kantor Pos sampai hari ini masih untuk 7.608 KK, sisanya akan dikirim secara bertahap oleh Kementerian Sosial.
Himbauan Bupati kepada masyarakat, Kalau ada nanti namanya tercantum tapi memiliki ekonomi yang baik, karena datanya ini dari Kementerian Sosial, kami harapkan ini tidak diterima, agar bisa nanti kita usulkan untuk disalurkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami periksa datanya, ini ada yang memiliki mobil dan ada juga yang memiliki rumah sendiri dan kaya. Jadi ini tak layak dibantu dan saya jamin dia ini tidak mau menerima itu.
“Ini sama dengan PKH, karena PKH itu yang mendata Pendamping PKH, bukanlah Kepala Desa, Lurah dan bukan juga Kadis Sosial. Kita hanya memberi saran, itupun kalau diterima mereka. Saudara-saudara, kami selalu punya statement, siapapun yang lapar akibat terkait Covid 19, kami yakin Tapanuli Tengah tidak ada ini yang lapar, tapi kalau yang pilih-pilih bantuan itu banyak. Ada beberapa orang yang pilih-pilih bantuan, jadi apabila Bapak mendapat bantuan Rp. 600 ribu ini tapi merasa tidak layak harap bantuannya dikembalikan,” tutur Bupati Tapanuli Tengah.
“Saya, Sekda, dan Kadis Sosial Tapteng sudah berbicara dengan Kadis Sosial Provinsi yang dijembatani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani, kita mendapat 36.506 KK bantuan sembako dari Provinsi Sumatera Utara. Kami Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah melakukan segala cara dan yang sudah di-cover oleh Pemerintah Tapteng serta yang dibayarkan oleh Pemkab Tapteng itu sebanyak 40.000 paket. Tapi pihak rekanan memberikan 41.500 paket dengan kata lain ada 1.500 paket sembako yang diberikan Rekanan Penyedia barang secara gratis, kita tidak melakukan swakelola dan kami tidak mau membuat swakelola karena untuk menghindari fitnah dan datanya bisa dicek.
Himbauan Bupati kepada masyarakat yang belum terdata, Apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mungkin dia belum mendapat bantuan bisa disampaikan karena kami memiliki akun Facebook, ada akun Bakhtiar Ahmad Sibarani, akun Humas Tapteng, dan akun Dinas Komunikasi dan Informatika Tapteng. Akun Bakhtiar Ahmad Sibarani itu dikelola oleh adik-adik saya, ada lima adminnya yang akan mencek setiap hari. Jadi sampaikan saja, dengan syarat harus menggunakan akun asli dan harus orangnya langsung jangan akun palsu, agar kami tau kemana akan kami salurkan kalau itu akun asli.
Disisi lain Bupati juga meyampaikan, Dari awal saya tidak mau itu disalurkan oleh Kepala Desa untuk menghindari fitnah makanya lewat Kantor Pos. Terkait bantuan dari Dana Desa diluar dari PKH dan Penerima Bantuan dari Kementerian Sosial itu mendapat bantuan Dana Desa dan itupun ada kategorinya. Kalau dibaca semua kategorinya itu, sulit dicari di Tapteng ini yang sesuai dengan kategori itu, kalau ada, hanya beberapa orang saja. Jadi sudah saya Intruksikan agar kategori itu dipelajari, kalau memang bisa dibantu, agar segera dibantu, dan juga sudah saya sampaikan kalau boleh 5.000 KK atau 10.000 KK dapat dibantu dari Dana Desa agar semua ter-cover. Dari awal sudah kami sampaikan, kami ingin ini bergerak cepat agar bantuan ini sampai ke masyarakat.
“Yang dianggarkan Pemerintah itu yang 40.000 KK, kalau yang 17.000 KK itu berasal dari uang pribadi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, Camat hingga Lurah dan Kepala Desa. Kalau ada yang mengatakan kenapa ini pakai tempat, biar masyarakat tau ini bantuan Bupati dan Wakil Bupati yang mereka itu adalah Pemerintah. Beda dengan bantuan pribadi Bupati. Hari ini kita bukan pesta tapi sedang menghadapi Covid. Jadi kalau ada yang mengatakan Beras itu busuk, dari awal kami sudah sampaikan kalau ada yang busuk itu agar segera dilaporkan agar segera diganti, karena minggu kemarin juga juga ada di Kecamatan Sarudik 600 sak berasnya rusak dan 120 sak beras rusak di Siantar CA, yang semuanya ini sudah diganti oleh Penyedia Barang. Jadi waktu penyaluran ini ada yang kena hujan. Yang menyalurkan itu Dinas Sosial bukan Penyedia Barang. Jadi jangan banyak yang komentar yang dibutuhkan sekarang yang memberikan bantuan, karena komentar ini tidak bisa digoreng dan tidak bisa dimakan,” tutur Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani (MR/RM).
