OJK, Periode I/2023 Penyaluran Kredit Sektor Wisata Sumut Meningkat Sebesar 7,14 ℅
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera bagian utara (Sumbagut) terus meningkatkan Pariwisata di wilayah kerjannya. Untuk itu OJK mendorong pengembangan sektor pariwisata dan percepatan akses keuangan di Sumatera Utara (Sumut).
Dimana Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut telah menetapkan tujuh desa wisata sebagai piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah desa wisata.
Demikian disampaikan Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi pada acara Media Lunch, Senin (15/5/2023), Medan.
Dituturkan dia, selama triwulan I tahun 2023, OJK Regional 5 Sumbagut dan TPAKD Sumut telah melakukan focus group discussion (FGD) pada tujuh desa wisata bersama pemerintah guna melakukan kondisi keuangan, profiling demografi, potensi wisata, fasilitas serta UMKM di lingkungan wisata tersebut.
Kemudian lanjut Bambang Mukti lagi, ke tujuh desa wisata tersebut antara lain Desa Timbang Jaya Langkat, Desa Lolo Golu Nias Barat, Desa Sisarahili Nias Utara, Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar Kabupaten Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia Deliserdang dan Desa Pematang Johar Deliserdang.
“Ke lima dari tujuh desa wisata di Sumut telah memiliki minimal satu Agen Laku Pandai. Sepanjang triwulan I/2023, total penyaluran kredit di desa wisata tercatat sebesar Rp6,8 miliar kepada 1.273 debitur,” tuturnya.
Untuk triwulan I/2023, menurut dia, penyaluran kredit sektor Pariwisata untuk wilayah Sumut mencapai Rp3,18 triliun naik 7,41 persen (yoy) dibanding pada periode yang sama tahun Sebesar Rp2,96 triliun
“Kemudian, untuk kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) terhitung sebesar 3,58 ℅, turun 213 bps (yoy) dari periode sama tahun senilai 5,71 persen”, urainnya.
Disebutkan Bambang lagi, saat ini OJK melakukan FGD benchmarking ke Yogyakarta, Kabupaten Klaten, dan dibeberapa desa serta lokasi wisata juga pelaku UMKM di Kabupaten tersebut terkait strategi pengelolaan desa wisata, produk UMKM yang berkelanjutan serta peran pemerintah dalam melakukan percepatan akses permodalan untuk mengatasi rentenir. (MR/156)
