MEGAPOLITAN

Puluhan Pedagang Pasar Pringgan Didampingi DPP LAI Pusat dan P4M Datangi Rumah Dinas Walikota Medan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Para pedagang pasar Peringgan mengeluhkan mahalnya biaya sewa kios yang ditentukan oleh PT PARBENS selaku pihak ketiga yang telah diberikan kuasa oleh Pemko Medan melalui PD Pasar Kota Medan sebagai pengelola pasar Peringgan Medan.

” Terus terang kami menolak biaya yang dipatok oleh PT.PARBENS yakni sebesar Rp.7 juta/tahunnya per kios kepada seluruh pedagang yang akan berjualan di pasar milik pemerintah kota Medan tersebut,” kata Boru Purba, Rabu (6/3) kepada wartawan di depan rumah dinas Walikota Medan bersama puluhan pedagang pasar pringgan untuk mengadukan langsung nasib mereka kepada orang nomor satu di Kota Medan.

Boru Purba yang mewakili pedagang pasar pringgan lainnya mengaku mereka (para pedagang pasar pringgan-red) hanya mampu membayar sewa kios kepada PT.PARBENS sebesar Rp.2 s/d 3 juta per-TAhunnya, sebab menurut para pedagang, situasi sulit saat ini, sangat berat jika untuk menutupi kebutuhan sehari-hari belum lagi sewa kios yang setiap tahunnya akan mereka bayarkan.

” Kami datang sore ini kerumah Bapak Walikota Medan karena kami sudah terzolimi dan dianggap hanya sebagai mesin pencetak uang oleh PT.PARBENS, saat ini kami berjualan hanya untuk dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga kami masing-masing, bukan mau menjadi orang kaya, jadi kami mohon dengan bertemu Walikota Medan, ada solusi bagi kami yang merupakan warga kota Medan,” terangnya.

Kehadiran puluhan pedagang pasar pringgan yang mayoritas ibu-ibu ini didampingi oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia (DPP LAI_ Badan Peneliti Aset Negara), Sugono.

Dikatkan Sugono, bahwa keterlibatan DPP LAI pada pembelaan hak-hak pedagang pasar pringgan yang tergabung di Persatuan Pedagang Pajak Pringgan, karena mereka pernah meminta bantuan kepada LAI di DPP Pusat dan melalui surat kuasa akhirnya turun untuk melakukan Advokasi.

” Kami sudah pernah RDP dan Audensi dengan PD Pasar, namun tidak ada hasil, jika memang perjanjian tidak bisa dibatalkan, minimal direvisi atau beban sewa yang dibebankan PT PARBENS kepada pedagang tidak memberatkan pedagang. Kami minta maksimal 2 dan 3 juta pertahun, karena dagang juga sepi dan tidak terurus pasarnya, namun PT.PARBENS tetap bersikukuh harga tidak akan diturunkan,” jelas Sugono.

Sambung Sugono lagi, LAI sudah berulang kali ke Walikota, ke kantor dan ke rumah Dinas Walikota, namun Walikota belum pernah mau bertatap muka dengan merek, disini para pedagang ingin menyampaikan keluhan pedagang kepada Walikota langsung, karena diduga PD Pasar tidak pernah melaporkan kepada Walikota Medan.

” Kami pingin tembuskan ke Walikota untuk menceritakan yang sebenarnya, ini loh, para pedagang pasar pringgan yang sudah berjualan puluhan tahun, harus tergusur atau terusir hanya karena kebijakan yang salah,” terangnya.

Sugono juga menyayangkan akibat kebijakan sepihak yang dilakukan oleh PT.PARBENS melalui PD.Pasar Kota Medan secara otomatis akan mengusir para pedagang pasar pringgan yang sudah berjualan puluhan tahun dan tergantikan oleh orang baru (pedagang baru) yang mampu membayar sebesar Rp.7 juta pertahunnya. Sementar diketahui, sebelumnya pasar Pringgan itu dibangun oleh para pedagang itu sendiri dengan bantuan kredit dari pihak Bank.

“Jadi pasar Pringgan itu dibangun oleh pedagang sendiri saat itu dengan cara cicil dari bantuan Bank,” sambungnya.

Lanjut Sugono, Sabaiknya PD Pasar pakai rok saja, sebab sebagai pengawas pasar namun tidak berpihak kepada pedagang yang mati-matian untuk menyekolahkan anak-anak mereka termasuk kebutuhan lainnya. ” Jika ini tidak selesai juga, maka kami akan teruskan pengaduan kami ke Gubernur Sumatera Utara, agar hak-hak pedagang dapat diterima.

Sugono dengan tegas menyatakan DPP LAI Pusat akan terus memperjuangkan hak-hak pedagang pasar Pringgan yang dikebiri sebab Pedagang yang merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Kota Medan.

” Kami akan menunggu pihak perwakilan Pemko Medan datang menemui kami di sini, karena informasi tadi, akan ada perwakilan Walikota menemui para pedagang,” tambahnya.

Ditempat yang sama, seorang pedagang pasar Pringgan yang ikut aksi damai di rumah kediaman Dinas Walikota Medan mengaku sudah pernah di pungut sebesar Rp.80 juta oleh PD Pasar Kota Medan sebelum PT.PARBENS masuk, namun tidak jelas dan ketika pedagang tersebut ingin meminta kembali uangnya kepada PD Pasar tidak dikembalikan dengan berbagai macam alasan.

” Saya sendiri sudah pernah menyerahkan uang sebesar Rp.80 juta kepada PD Pasar Kota Medan untuk uang sewa kios selamanya, namun muncul perubahan baru, selanjutnya kami diminta lagi uang sewa sebesar Rp.7 juta, jika tidak mau, maka kami harus angkat kaki. Sementara teman-teman pedagang yang lain juga sudah pernah di minta uang sewa permanen bervariasi, ada yang 15 juta rupiah dan lain-lain, kami sebenarnya sudah menjadi korban penipuan dan korban iming-iming, karena di pikiran kami bagaimana agar dapat berjualan enak dan layak, tidak ada yang lain,” terang pria tersebut.

Boru Purba mengaku, mereka para pedagang pasar Pringgan yang perah di pungut biaya sewa kios oleh PD Pasar dengan alasan agar dapat menempati kios yang telah memiliki Surat Izin Sewa (SIS), namun anehnya, para pedagang seakan di kebiri dengan berbagai peraturan yang aneh-aneh.

” Apapun itu, kami tetap ikuti peraturan selama itu tidak memberatkan dan tidak merugikan para pedagang, karena disini kami bukan pengusaha, namun para pedagang yang mengadu nasib untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak kami, agar jangan bertambah banyak pengangguran di Kota Medan,” pungkas Boru Purba yang telah berjualan diatas 15 tahun di pasar Pringgan Medan.

Diketahui, kedatangan puluhan omak-omak ke rumah Dinas Walikota Medan akibat tidak puas dengan keputusan dari pertemuan antara perwakilan pedagang P4M, DPP LAI, PD Pasar dan PT.PARBENS atas permintaan uang sewa kios di pasar Pringgan di patok sebesar Rp.7 Juta pertahunnya.

Para pedagang tidak mampu dengan harga yang di patok oleh PT.PARBENS melalui Dirut PD Pasar, dan pedagang menduga Rusdi Sinuraya sebagai Dirut PD Pasar Kota Medan bukan lagi terlihat sebagai pengayom para pedagang pada pertemuan itu, melainkan, diduga sekongkol dengan keputusan pihak PT.PARBENS selaku pengelola pasar Pringgan yang baru. (MR/red)

Bagikan:
Redaksi Metro Rakyat
PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif
https://www.metrorakyat.com