PT. Waruna Sepiat Indonesia Pecat Karyawan Dengan Lisan, DPRD Kota Medan Akan Kawal Sampai Ke MK

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Belasan orang karyawan  PT. Waruna Sepiat Indonesia yang sudah bekerja diatas 5 (lima) tahun  datang ke Komisi B DPRD Kota Medan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait PHK sepihak yang dilakukan pihak perusahaan terhadap mereka. Selasa (6/11/2018).

Sesuai informasikan yang di peroleh wartawan dari salah seseorang pekerja karyawan sipil di PT. Waruna Sepiat Indonesia bernama Hamzah Madelik (28), yang telah bekerja selama lebih kurang 4 tahun di perusahaan itu mengatakan, ia dan belasan temannya yang di PHK oleh Kepala Personalia perusahaan bernama Yusuf Roni Edwar lantaran mendapat informasi dan mengetahui Hamzah dan kawan-kawan telah mendirikan serikat pekerja perusahaan bernama Serikat Pekerja Multi Sektor (SPMS) yang mana memilki visi dan misi untuk membela dan melindungi hak-hak karyawan yang bekerja di PT. Waruna Sepiat Indonesia, Selasa (6/11/2018).

Kejanggalan yang terjadi, menurut pengakuan Hamzah, pemecatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak wajar, karena dilakukan hanya dengan lisan dan bukan dengan tulisan.

” Kami tidak pernah di berikan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3, ini kan aneh bang, sementara kami masuk ke perusahaan tersebut memakai surat lamaran dan persyaratan lainnya,” ungkap Hamzah.

Tambah Hamzah, saat ini sudah ada beberapa teman mereka yang menunggu proses sidang Perselisihan Hubungan Industri (PHI) di Pengadilan Negeri Medan, dan mereka juga akan melakukan gugatan kepada pihak perusahaan, namun mencari dukungan kepada anggota DPRD Kota Medan komisi B, agar perjuangan mereka yang di jolimi oleh perusahaan dapat terbantu.

” Inilah kami datang ke komisi B atas undangan komisi B, untuk membicarakan kesewenangan pihak perusahaan yang telah memecat kami, ada juga ketua SPMS, Rahmat dan bagian Lembaga Hukum Kami, Siska, tuntutan kami agar dipekerjakan kembali oleh perusahaan, jika tidak maka kami akan meminta hak-hak normatif kami diberikan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan, H.T. Bahrumsyah, SH di ruang Komisi B, gedung DPRD Kota Medan, terkait masalah tersebut, mengatakan, apa yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bagian galangan kapal ini, sudah melukai hati para karyawannya dan melanggar UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

” Mereka para pekerja bukan binatang yang di usir dan diberhentikan seenaknya saja, tidak ada Undang-Undangnya karyawan di pecat hanya dengan kata-kata, ada aturan yang berlaku, seperti melakukan SP-1, 2, dan 3, dan jika ada kesalahan yang menyebabkan karyawan di pecat, perusahaan juga harus bisa menjelaskannya,” terang politisi dari Partai PAN Kota Medan ini.

Lanjut Bahrumsyah, selaku anggota DPRD Kota Medan dari Komisi B, akan terus mengawal kasus pemecatan sepihak melalui lisan yang telah dilakukan oleh PT. Waruna Sepiat Indonesia, sebab, sudah melanggar aturan.

” Kita komisi B akan melakukan pemanggilan kembali pihak perusahaan, sampai 3 kali. Jika pemanggilan kita tidak di hiruakan oleh pihak perusahaan, maka secara Undang-Undang, kita akan menempuh jalur hukum dan mendatangi perusahaan dengan kewenangan kita selaku wakil rakyat,” tegas Bahrumsyah.

Bahrum juga menyayangkan pihak perusahaan yang tidak hadir pada RDP yang dilakukan. Kemudian, agar seluruh karyawan (buruh) PT. Waruna Sepiat Indonesia yang dipecat sepihak tetap kompak dan tidak mudah terprovokasi, selanjutnya kepada LBH atau bantuan Hukum SPMS untuk segera membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Medan termasuk mengajukan gugatan ke PHI PN Medan, secara kolektif, sehingga mempermudah dirinya (Bahrumsyah-red) melakukan pengawalan atas kasus para buruh yang sudah di jolimi oleh pihak perusahaan.

” Kita minta agar tetap kompak dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak perusahaan, kita upayakan dulu agar perusahaan mau mendengarkan aspirasi pekerjanya, namun jika tidak, maka saya selaku anggota DPRD yang duduk di Komisi B, akan mengawal kasus ini sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), agar perusahaan mendapat pelajaran atas sikap tidak terpuji yang telah dilakukan terhadap para pekerjanya tersebut,” pungkas Bahrumsyah. (MR/A06)

Bagikan :