OTT, 3 PNS Inspektorat Kabupaten Batubara beranjak ke Pengadilan Negeri Medan

METRORAKYATCOM, BATUBARA – Hanya karena menerima uang Rp 3 juta dari Kepala Desa Durian, Kecamatan Sri Balai Kabupaten Batubara bernama Hariadi, 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Batubara beranjak ke Pengadilan Negeri Medan.
Anggota Inspektorat Non-Aktif Kabupaten Batubara yakni Juonob (52), Viktor Hasiholan (37) dan Yandi Boy Ompusunggu (33) adalah ketiga terdakwa yang terlibat dalam dugaan gratifikasi Kepala Desa Durian.

Ketiganya hanya bisa meringkuk saat Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Sayuti mendengarkan saksi yang dihadirkan.Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Jumat (2/11/2018) tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan delapan saksi sekaligus untuk dimintai keterangan oleh Majelis Hakim.

Satu saksi yang paling sering dicerca pertanyaan ialah Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara Rusian Heri. Heri dalam persidangan mengatakan bahwa Inspektorat telah bertugas selama ini dengan semestinya.
Heri juga mengatakan bahwa setiap adanya percobaan memberi barang atau uang kepada pegawai di institusinya selalu ditindak.

“Kalau ada temuan usai pemeriksaan kami akan mengantar uang gratifikasi ke kas negara. Sejauh ini kami sudah memeriksa ke desa-desa,” ucap Rusian Heri dalam keterangannya.

Saat disinggung terkait adanya dugaan Gratifikasi maupun Korupsi yang dilakukan ketiga PNS tersebut di jajarannya, Heri mengatakan belum memeriksa.

“Gak diperiksa lagi. Kami belum periksa karena mereka kan sedang bermasalah. Berkas pertanggungjawabannya masih di kepolisian,” Ucap kepala Inspektorat Batubara ini.

Diketahui dalam kasus ini, Ketiga terdakwa beranjak ke Pengadilan Negeri Medan bersama Kepala Desa Durian Hariadi dalam berkas terpisah.

Ketiga terdakwa ditangkap tangan oleh Personel Kepolisian Polres Batubara pada 7 Agustus 2018. Dimana saat itu diketahui uang dalam amplop dari Kades tersebut akan dibagi dengan rincian, Terdakwa Juono mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000.
Viktor Hasiholan mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000. dan terakhir Yandi Boy Ompusunggu mendapatkan uang sebesar Rp 800.000.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asepte Ginting dengan pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara terhadap Kepala Desa Durian Hariadi, JPU mendakwanya dengan Primer pasal 5 Ayat (1) huruf a UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ñ31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan Subsider pasal 5 Ayat (1) huruf b UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga terdakwa terbukti menerima uang oleh Kades Hariadi bertahap selama terkait pemeriksaan Anggaran Belanja Dana Desa Tahun 2018 dimana ketiganya saat itu menjabat sebagai Tim Pemeriksa Dana Desa.

“Maksud dari pemberian uang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Hariadi untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketiga Inspektorat yang akan bermuara terhadap Laporan Hasil pemeriksaan yang akan dibuat oleh Ketiganya,” ucap JPU. (MR/PS)

Bagikan :