DAERAH

Mengantisipasi Kemacetan Jalan Medan -Berastagi, Terkelin Dukung Kebijakan Kemenhub RI Agar Pergubsu Ditingkatkan

METRORAKYAT.COM, TANAHKARO – Kementerian Perhubungan meminta agar setiap teknis baik provinsi maupun kabupaten segara membuat kajian penyebab terjadinya kemacetan Medan – Kabanjahe.

Sekaligus apa manfaat Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara, yang menegaskan melarang truk roda delapan (dua Sumbu) beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu yang melintasi jalan negara Medan – Berastagi apakah ini sudah berfungsi.

Rencana kedepan Kementerian Perhubungan akan meningkatkan status kebijakan Pergub yang dikeluarkan Gubernur semasa Gatot Pujo Nugroho menjabat sebagai Gubsu.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Gelora Fajar Purba.SH saat ditemui di Pendopo rumah dinas Bupati Karo, Rabu (14/8/2019) petang disela-sela acara Pawai Anak dalam Rangka menyambut Hut RI ke 74.

Dikatakannya, sepekan yang lalu, dirinya diundang oleh Kementerian Perhubungan di Jakarta dalam Rapat Kordinasi (Rakor) terkait cara mengatasi kemacetan jalan Medan- Berastagi, yang dihadiri tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten.

“Dalam Rakor itu, kita sudah usulkan apabila jalan tol Medan-Berastagi tidak jadi dibangun, maka alternatif kita sampaikan benahi jalan Rawasering (Tanjung Morawa, Seribudolok dan Tongging), kemudian direkayasa jalan alternatif ini untuk kegiatan mobil truk-truk bersumbu dua dan sebagainya diarahkan melintas melalui jalan Rawsering, sehingga mengurangi kemacatan,”ungkap Gelora.

Selebihnya, sambungnya lagi, jika Permenhub belum jadi maka Pergub harus diterapkan dengan dibantu pos terpadu yang dikoordinir oleh kemenhub pusat.

Dimana larangan truk-truk melintas Sumbu dua agar ditilang, apabila tidak mengindahkan pergub yang sudah tertuang. Bahwa kendaraan truk diatas Gross Vehicle Weight”(GVW), 7.500 kg, peti kemas, kereta gandengan dan tempelan dibatasi operasionalnya.

“ Mulai pukul 06.00-20.00 Wib hari sabtu, minggu dan hari besar keagamaan serta hari besar yang ditetapkan pemerintah, kendaraan tersebut wajib mentaati aturan pergub ini,” tandas Gelora Purba.

Menindaklanjuti pos terpadu itu, Kemenhub akan segera turun kelapangan melihat situasi dan kondisi lapangan. Selanjutnya akan membentuk tim terpadu dengan melibatkan semua kepentingan terkait.

Baik dari BPPJN II Medan, Dishub Provinsi dan Kabupaten, dibantu polisi dan TNI, akan disiagakan ditempat rawan bencana dan rawan macet. Intinya truk harus mematuhi aturan main, jika tidak, disini peran aparat akan melakukan tindakan penilangan agar ada efek jera bagi lainnya.

“Untuk alat–alat berat juga sesuai hasil rapat di Kemenhub, akan disiagakan oleh BBPJN II Medan. Sementara dilokasi yang rawan bencana longsor, mobil derek akan distanby kan apabila ada kecelakaan. Tim terpadu ini langsung sigap menangani, sesuai hasil Rakor dikemenhub.

“Pembatasan truk truk sesuai Pergub dikecualikan bagi kendaraan pengangkut seperti sembako, gas, dan BBM (bahan bakar minyak),” sebutnya.

Terpisah Bupati Karo, Terkelin Brahmana, terkait diberlakukannya pembatasan truk- truk melintas Medan-Berastagi pada hari Sabtu dan Minggu. Dan tidak dapat beroperasi mulai pukul 06.00 wib – 20.00 WIB.

Menurutnya sudah sesuai aturan, “tidak perlu kita persoalkan, kalau mekanismenya begitu ya, begitu, jalankan saja, itu sudah ada payung hukumnya. Bagi yang melanggar ditindak langsung, jangan diberikan kelonggaran,” tegas Terkelin.
Namun demikian, sebaiknya, sebelum ditetapkan, aparat tim terpadu sosialisasikan terlebih dahulu kepada pengusaha truk. Jika perlu buat surat edaran, jadi mereka sudah tahu ada Pergub yang mengatur jangan nanti dilapangan banyak terjadi komplain para supir saat ditindak, karena kurang komunikasi dan sosialisasi. (MR/Anita)

Keterangan Gambar :
Suasana diskusi saat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Gelora Fajar dimintai tanggapannya soal kemacetan jalan Medan-Berastagi.

Bagikan:
Redaksi Metro Rakyat
PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif
https://www.metrorakyat.com