Marak Rumah Potong Hewan Liar, DPRD Kota Medan Minta Pemko Medan Ambil Sikap

Views: 7526
Gambar : Drs.Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B saat membacakan pemandangan umum tentang Perum Rumah Potong Hewan di ruang rapat Paripurna, kantor DPRD Kota Medan, Senin (0/10/2018). (MR/Siti)
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan meminta agar pemerintah Kota Medan mengambil sikap terkait maraknya tempat pemotongan hewan liar di Kota Medan. Hal ini diungkapkan oleh Fraksi Partai PDI Perjuangan pada paripurna tentang Pandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan, Senin, (8/10/2018) di ruang Paripurna, Gedung DPRD Kota Medan.
Selain itu, tingginya harga daging di Kota Medan termasuk banyaknya daing illegal dan juga daging mengandung formalin masuk ke Kota Medan membuat kekawatiran masyarakat akan daging sehat dan layak konsumsi semakin besar. Anggota Fraksi PDIP, Drs.Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B yang membacakan pemandangan umum tentang Perum Rumah Potong Hewan tersebut mengatakan agar Dirut RPH Medan menjelaskan bentuk pengawasan apa yang dilakukan perusahaan umum daerah (PUD) Rumah potong Hewan untuk menjamin higienis daging yang layak dipasarkan di Kota Medan, agar masyarakat yakin gading yang dibeli tidak mengandung formalin dan layak untuk di konsumsi.
“ Dalam laporan keuangan Pemko Medan T.A 2016 dan 2017, penerimaan PAD dari Rumah Potong Hewan selalu nol alias nihil, apa kendala yang dihadapi pihak RPH Kota Medan, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan strategi apa yang dilakukan pihak PD RPH untuk mengatasi pemasalahan tersebut. Apakah dengan perubahan badan usaha ini nantinya, PAD Kota Medan dari retribusi rumah potong hewan di yakini meningkat dan berapa persenkah peningkatannya sesuai yang diharapkan?,” tanya Wong Chun Sen.
Lanjut Wong, bahwa dalam Bab V Pasal 14 ayat (4) disebutkan pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah setiap tahun.
“ Fraksi kami mengusulkan agar bunyi pasal 14 ayat (4) tersebut dig anti menjadi pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja dan keuntungan (Laba) perusaaah Umum Daerah setiap tahunnya. Jadi kinerja dan keuntungan (Laba) perusahaan daerah yang dipimpinnya harus meningkat. Sementara direksi yang bersangkutan dapat diangkat untuk jabatan periode kedua. Adapun hal ini kami usulkan agar sinkron dan sebanding dengan bunyi  BAB IV Pasal  5 yang mengatur tentang tujuan dan kegiatan usaha dalam ranperda ini, kami minta agar Walikota Medan memberikan penjelasan,” ujar Wong.
Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan tersebut juga meminta Walikota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap kineja Kadis Perusahaan Umum (PU) Kota Medan, sebab, masih banyaknya ruas jalan yang rusak dan dikhawatirkan akan memakan korban jiwa jika jalan tersebut tidak segera diperbaiki. Adapun ruas jalan yang segera butuh untuk diperbaiki tersebut antara lain, Jalan Jemadi, Jalan Veteran di Kecamatan Medan Timur, Jalan Mestika (Jalan Pukat Banting 2) dan Jalan Rahayu Kecamatan Medan Tembung.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Medan pada paripurna tersebut meminta kepada Pemko Medan untuk memperjelas status sertifikat kepemilikan asset perusahaan umum daerah RPH, karena disinyalir, bahwa aset-aset yang ditempati dan dikelola RPH tidak jelas sertifikatnya alias tidak dapat di tunjukkan. Karena untuk dapat membangun kerja sama dengan pihak ketiga sertifikat aset merupakan salah satu alat yang memperkuat kepercayaan bagi pihak ketiga untuk dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan umum daerah.
“ Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan karena di khawatirkan kedepannya, aset-aset tersebut dapat beralih ke pihak yang tidak berhak,” kata H. Zulkarnain Yusuf, yang juga sekretaris Komisi A DPRD Kota Medan ini.
Sambungnya lagi, ada 3 persoalan yang harus segera di selesaikan dan menjadi perhatian pemerintah kota Medan maupun perusahaan umum RPH Kota Medan yakni: Tata Kelola, Inovasi dan Kreasi dan sumber finansial. Dalam hal ini, Pemko Medan harus memberikan penyertaan modal yang lebih maksimal, guna pengembangan usaha. Penyertaan modal bukan hanya sebatas menutupi biaya operasional perusahaan, pengadaan perlengkapan dan perbaikan perbaikan sarana dan prasarana perusahaan, namun lebih dari itu, untuk pengembangan usaha yang lebih maksimal dan dapat menghasilkan.
“ Harus ada target yang di bukukan oleh perusahaan, konsekuensi dari pencapaian target harus ada alat ukur keberhasilan atau kegagalan guna melakukan evaluasi terhadap jajaran di Internal Perusahaan,” terang Zulkarnain Yusuf. (MR/A06)
0

Your Cart