ORMAS

Ketua LSM Gerimis: Masalah Sayang Mandabaya Belum Dikatakan Makar, BB Masih Dikategorikan Atribut

METRORAKYAT.COM, SORONG – Polisi harus bijak dalam penangkapan pelaku makar itu sendiri, kalau berbicara makar itu adalah perbuatan melawan negara, kalau Berbicara Hak asasi manusia tentu memiliki banyak aspek, kata ketua LSM Gerimis yang kader GMNI “Jhon Haji Malibela, Rabu (11/09/2019).

Jhon menjelaskan, pasal 87 sebagaimana  di katakan ada makar untuk melakukan sesuatu perbuatan, seperti yang di maksud dalam pasal 53 percobaaan untuk melakukan perbuatan atau perbuatan yang sudah dilakukan dan nyata.

Masalah yang sedang di hadapi kader senior GMNI “Sayang Mandabaya, waktu di ciduk aparat kepolisihan di bandara rendani Manokwari, dalam penangkapan saudara Sayang mandabaya terdapat membawa barang bukti BB  bendera bintang kejora berukuran kecil 15x 30 sebanyak 1.500.

Menurut Jhon, apa yang di lakukan saudara Sayang Mandabaya, belum di kategori kasus makar, barang bukti berupa bendera bintang kejora berukurang 15×30 masih berupa atribut, jadi belum di katakan kasus makar. “Karena saudara Sayang Mandabaya, bukan mengibarkan bendera bintang kejora,” ucap pria asal suku Moy ini.

Pihak penegak hukum dalam hal ini polisi harus jeli, masalah yang di hadapi saudara Sayang mandabaya, karena bb yang di bawanya masih di kategorikan atribut yang harus di tertibkan.

“Polisi kalau mau tegakan aturan tangkap semua orang yang memakai atribut bintang kejora seperti tas, gelang tangan, baju kaos, topi, noken kas Papua yang bergambar atau bertulisan lambang bintang kejora,”ungkapnya lagi.

Lanjut Jhon, benda atau atribut yang di pakai orang Papua pada umumnya itu berupa simbol dan yang di ambil saudara sayang Mandabaya, itu atribut, bukan bendara yang berukuran besar, kalau bendera berukuran besar yang di bawa saudara sayang Mandabaya dan sudah nekat melakukan aksi untuk di kibarkan, itu baru murni di katakan kasus makar, yang harus di proses,”ujarnya.

Polisi harus jeli melihat hal ini dari sisi kemanusian, saudara sayang Mandabaya adalah seorang wanita yang harus menyusui anaknya yang baru berusia 3 bulan. “Saya atas nama dari kader GMNI di tanah Papua, berharap kepada aparat penegak hukum kiranya dapat mempertimbangkan hal ini, polisi harus bijak dalam menegak aturan atau pidana terhadap saudara sayang mandabaya,”harapnya.

Berbicara soal makar, harus substansinya jelas, polisi harus memperhatikan kode etik kemanusian, saudara sayang Mandabaya saat ini memeliki dua orang anak, kalau di tahan dan menjatuhkan pidana terhadap saudara sayang mandabaya, kira kira siapa yang akan memperhatikan anak nya yang masih berusia di bawa umur atau masih dalam tahapan proses menyusui.

“Saya atas nama alumi GMNI di tanah Papua, berharap hal ini harus di singkronkan oleh pihak keamanan, sehingga nanti unsur pidana yang akan di sangsikan kepada saudara sayang mandabaya harus sehimbang dan jelas, jangan di pandang oleh pihak keamanan bahwa hal ini murni perbuatan makar, saudara sayang Mandabaya harus mendapat sebuah perlindungan, karena saudara sayang mandabaya juga bagain dari warga negara Indonesia.”jelasnya.

Harapannya kepada bapak presiden Joko widodo harus mendesak Menkopolhukam, agar semua tahanan demokrasi di Papua dan Papua Barat harus di minimalisir dengan baik, pihak keamanan jangan gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, masalah ini terjadi karena bermula dari isu rasis.

“Sebagai orang Papua, kami merasa bahwa kami ini di asingkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. (MR/Jefri)

Bagikan:
Redaksi Metro Rakyat
PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif
https://www.metrorakyat.com