Ketua Komisi B DPRD Medan H Rajudin Sagala SPd. I : BBPOM, Dinkes dan DInas Pertanian Harus Bersinergi Melakukan Pengawasan Rutin

Views: 4399
METRORAKYAT.COM | MEDAN – Ketua Komisi B DPRD Medan H Rajudin Sagala SPd I, mengatakan, seharusnya BBPOM, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersinergi mensosialisasikan makanan tidaklayak konsumsi. Pasalnya, sering ditemukan makanan mengandung pengawet (formalin dan boraks), sehingga kasus penderita kanker di Medan semakin tinggi.
“Kita akui BBPOM bekerja keras mengungkap kasus-kasus makanan mengandung pengawet, tapi tidak pernah ditindaklanjuti dua instansi terkait lainnya. Ketiganya berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak ada penuntasan permasalahan makanan dan minuman tidak layak konsumsi di Medan,” kata Rajudin kepada wartawan, Senin (5/2/18) di ruang kerjanya.
Menurut dia, BBPOM seharusnya rutin melakukan pengawasan, terlebih produk mie, bakso dan tahu. Ikan basah dan ikan asin juga berpotensi mengadung formalin, tapi tidak ada instansi member sosialisasi bagaimana mengetahui ciri-ciri makanan segar tidak berpengawet. “Jika kita lihat ikan yang baru ditangkap nelayan cenderung dikerumuni banyaklalat, tapi hampir di seluruh pasar tradisional, ikan basah tidak seekor lalatpun yang hinggap. Menurut saya, kalau ikan berformalin, lalat tidak berani hinggap, itulah cara sederhana membuktikannya,” terang politisi PKS ini.
Tidak hanya ikan dan daging, sayur mayur dan buah impor juga belakangan ini banyak ditemukan di pasar-pasar tradisonal dan pinggir jalan. Seperti, anggur, apel dan buah pear.Secara kasatmata, masyarakat tidak mengetahui apakah buah dansayuran impor tersebut mengandung pengawet atau tidak. Seharusnya Dinas Kesehatan danDinas Pertanian Ketahanan Pangan mengawasinya secararutin.
Ada juga potensi piring, cangkir plastik, pembungkus dari busa/gabus (Styrofoam) yang diklaim berbahaya banyak orang sangat berbahaya jika diisi makanan panas. Begitu juga ada berita mengatakan sumpit dari bamboo juga mengandung pengawet.
“Semua itu diketahui masyarakat dari media sosial (medsos), seperti Facebook atau WA  yang disebarluaskan kemana-mana. Apakah itu benar atau tidak, Dinas Kesehatan harus meresponnya melalui penelitian ilmiah dan uji laboratorrium, kemudian menyebarluaskan kepada masyarakat. Kalau benar, jangan sampai konsumen dirugikan, kalau tidak benar, produsen bakal bangkrut,” ungkapnya.
Menurut Rajudin, permasalahan ini jangan didiamkan, Dinas Kesehatan harus member layanan public lewat papan reklame. Apalagi Dinas Infokom memiliki videotron yang bias memuat sosialisasi apasaja untuk kepentingan masyarakat. “Tidak salah Dinas Kesehatan menyampaikan bagaimana cara memasak mie instant yang benar dan sehat, ciri-ciri makanan berformalin, sayur dan buah layak konsumsi, serta alat pecah belah apa saja yang mengandung bahan beracun,” tuturnya.
Apalagi, kata Rajudin, instansi terkait tidak melakukan pengawasan secara rutin terhadap kantin-kantin di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.Sudah saatnya Wali Kota segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang makanan halal dan higienis. “Karena, lewat Perwal itu, kehalalan dan kelayakan makanan makin terjamin karena dilindungi oleh peraturan, produsen dan pedagang yang melanggarnya akan ditindak,” imbuhnya. (MR/Siti)
0

Your Cart