PENDIDIKAN

Kantor Cabang Dinas Siantar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Minta Kepsek SMA Budi Mulia Hentikan Kutipan Terindikasi Pungli

METRORAKYAT.COM, PEMATANGSIANTAR – Kantor cabang dinas Siantar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara minta agar kepala sekolah SMA Budi Mulia Siantar, Jupen Simamora segera menghentikan kutipan sebesar 50 ribu rupiah per siswa per satu pelanggaran dengan alasan otonomi sekolah dan berdalih untuk pendisiplinan siswa yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir.

Hal itu disampaikan oleh kepala cabang dinas Siantar dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara melalui kepala seksi (Kasi) SMA, Hamonangan Aruan, S.Pd di kantornya jalan Pendeta Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir kecamatan Siantar Martoba kota Pematangsiantar, Selasa (13/8) sekira puku 11.00 WIB.

Dalam keterangannya Hamonangan menyebut terkait permasalahan ini pihaknya telah memerintahkan bawahannya dalam hal ini Pengawas Pembina bernama Apul Situmorang untuk menginvestigasi dan mengklarifikasi.

Berdasar laporan dari pengawas pembina yang kami terima memang benar ada terjadi pengutipan terhadap siswa sebesar 50 ribu rupiah per satu pelanggaran yang terjadi di SMA Budi Mulia Siantar. Tetapi itu terjadi di tahun ajaran lalu. Dan belum sempat dilaksanakan di tahun ajaran yang baru ini. Mungkin karena keburu terendus dan diekspose media online Metrorakyat.com tanggal 26/7/2019 sebutnya.

Terkait peruntukan hasil pengutipan, ketika dipertanyakan oleh pengawas pembina kami kemana sebenarnya uang itu dipergunakan, menurut Jupen Simamora uang hasil kutipan itu dipergunakan untuk kegiatan siswa yang bersifat dadakan. Tapi yang bersangkutan juga tidak bisa menjelaskan dan merinci kegiatan dadakan apa saja yang dimaksud.

baca: https://metrorakyat.com/dengan-alasan-otonomi-sekolah-kepsek-sma-budi-mulia-siantar-kutip-siswa-50-ribu-rupiah-per-satu-pelanggaran/

Pada prinsipnya kantor cabang dinas Siantar sangat tidak setuju dengan sanksi dan tindakan yang dilakukan oleh kepsek SMA Budi Mulia tersebut. Karena itu suatu peraturan yang tidak jelas dan boleh dikatakan mengarah kepada pungutan liar (pungli).

Oleh karena itu untuk ke depannya kami himbau supaya setiap peraturan dan tata tertib yang akan diambil dan diterapkan di SMA Budi Mulia harus melalui rapat dengan orang tua murid dan komite sekolah serta harus diketahui dan ditandatangani oleh kantor cabang dinas Siantar. Dan tidak boleh lagi ada kompensasi dalam bentuk uang untuk setiap pelanggaran yang ada. Sebutnya menegaskan.

Ketika awak media mempertanyakan langkah apa yang akan dilakukan kantor cabang dinas Siantar untuk kedepannya terkait permasalahan pengutipan ini, Hamonangan Aruan menyebut akan terus memantau permasalahan ini dengan tetap menerjunkan pengawas pembina ke sekolah SMA Budi Mulia tersebut untuk terus mengevaluasi semua ini. Baik masalah pengutipan maupun terkait jumlah siswa per rombel. Dan nantinya akan dilaporkan secara tertulis kepada kami dan ada berita acaranya. Jadi bukan hanya sekedar laporan lisan saja.

Baca:
https://metrorakyat.com/terkait-permendikbud-nomor-17-tahun-2017-kepsek-sma-budi-mulia-siantar-sebut-peraturan-itu-mencekik-kami/

Dan terkhusus pengutipan yang terindikasi pungli ini, boleh dikatakan demikian karena peruntukan/R.A.B nya tidak jelas kemana, supaya segera di stop/dihentikan. Dan akan dicarikan solusi baru yang nantinya diketahui oleh kantor cabang dinas melaui rapat komite sekolah bersama dengan orang tua murid.

Serta kami juga mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas informasi yang sudah disampaikan oleh rekan media khususnya metrorakyat.com yang telah membantu kerja kami dalam hal melakukan pengawasan di sekolah-sekolah demi tercapainya suatu sistem dan mutu pendidikan yang lebih baik khususnya di wilayah di Siantar-Simalungun ini, sebut Hamonangan mengakhiri. (MR/MBPS)

Bagikan:
Redaksi Metro Rakyat
PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif
https://www.metrorakyat.com