EKBIS NASIONAL

JK: Pengusaha Sombong jika Tak Manfaatkan Tax Amnesty

MetroRakyat.com  I  JAKARTA —  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mulai melakukan sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (21/7) pagi. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya di hadapan para pengusaha mengharapkan pengusaha agar memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secepatnya.

“Ini kemewahan atau kemurahan yang diberikan ke masyarakat. Yang begini tidak tiap tahun terjadi. Jangan harap 2017 terjadi, 30 tahun lagi tunggu. Kalau tidak dimanfaatkan maka pengusaha sombong. Ibaratnya kalau ke mall lagi diskon 50 persen, tidak dipakai,” ungkapnya.

Pemerintah meyakini bahwa pengampunan pajak adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Tanah Air di tengah pelemahan perekonomian global. Lalu salah satu strategi untuk bisa bertahan adalah persatuan, di mana pemerintah dan rakyat, termasuk pengusaha harus kompak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pemerintah pun menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri.

Pengampunan pajak, diakui JK juga merupakan bukti sayang pemerintah terhadap pengusaha. “Kita ini manusia biasa yang terbatas, bisa buat salah baik sengaja maupun tidak sengaja. Itulah manusia bukan malaikat. Kalau salah ke orang kita minta maaf, kalau dosa ke Tuhan kita minta ampun. Kalau dosa ke negara dua solusinya, masuk penjara atau denda atau bisa keduanya. Kalau ini jarang terjadi, maka ini kemewahan yang diberikan karena pemerintah cintai kalian semua,” jelasnya.

JK menambahkan, amnesti terakhir yang diberikan pemerintah adalah saat perdamaian Aceh. Di mana, ribuan orang yang seharusnya dipenjara tidak jadi dipenjara dengan syarat menyerahkan senjata. “Nah, kalau pengusaha, tujuan kita itu agar pengusaha bisa tidur enak dan sejahtera. Daripada rumah atau mobilnya pakai nama supirnya. Lebih baik juga ungkap, tebus, lega daripada ungkit, tangkap, lemas,” katanya.

Lebih lanjut, JK mengatakan, pemberlakuan amnesti pajak dimulai tahun ini karena tahun 2018 mendatang akan berlaku sistem informasi perpajakan dunia (AEoI). Sehingga, semu orang yang melanggar diibaratkan seperti terorisme. “Makanya pemerintah keluarkan ini sekarang supaya di dunia tidak jadi masalah,” tegasnya.

Aturan pengampunan pajak, memungkinkan para pengusaha yang selama ini menyembunyikan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak dapat dimaafkan. Dengan syarat uang tersebut setelahnya disimpan di Indonesia. Melalui pengampunan pajak, ditargetkan akan ada Rp 165 triliun yang bisa diperoleh negara. (Ber1/Aga).

Bagikan: